Keterangan Tertulis PPK/PPS Sesuai Pleno, Mutlak Kewenangan Bawaslu

Redaksi

Sabtu, 12 September 2020 - 18:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ike Edwin-Zam Zanariah didampingi tim kuasa hukumnya memberikan pernyataan menolak putusan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Bandarlampung, Sabtu (12/9). Foto: Netizenku.com

Ike Edwin-Zam Zanariah didampingi tim kuasa hukumnya memberikan pernyataan menolak putusan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Bandarlampung, Sabtu (12/9). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua Divisi Teknis dan Humas KPU Bandarlampung, Fery Triatmojo, menjelaskan alat bukti berupa surat keterangan tertulis yang disampaikan PPS/PPK di dalam Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bandarlampung merupakan kewenangan mutlak Majelis Pemeriksa.

Majelis Pemeriksa, Sabtu (12/9), membacakan putusan musyawarah terbuka dengan memasukkan kesaksian tertulis PPS/PPK sebagai alat bukti hukum, meskipun tidak hadir di dalam musyawarah terbuka.

Fery Triatmojo, mengatakan ketika Pemohon, Ike Edwin-Zam Zanariah, tidak menerima putusan Bawaslu Bandarlampung selaku Majelis Pemeriksa terkait keterangan tertulis PPK/PPS, hal itu menjadi kewenangan mutlak majelis.

\”Secara kekuatan hukum semuanya tergantung majelis. Kalau diterima, dimasukkan ke dalam risalah, itu bisa saja,\” kata Fery saat dihubungi Netizenku.

Baca Juga  KPU Bandarlampung Dorong Partisipasi Warga Rekam e-KTP

Konteks seluruh kesaksian PPS/PPK sesuai dengan berita acara hasil pleno yang sudah ditetapkan, tidak ada kesaksian lain.

Materi kesaksian PPS/PPK, lanjut Fery, sesuai berita acara pleno yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kota Bandarlampung.

\”Artinya ada kepastian hukum terkait dengan kesaksian tertulis mereka. Keseluruhan kesaksian, sebatas terkait dengan itu. Karena kesaksian dari PPS/PPK, itu sudah berdasarkan ketetapan sebelumnya,\” ujarnya.

Fery menjelaskan KPU Bandarlampung tidak menghadirkan PPS/PPK dalam musyawarah terbuka karena terkait faktor keamanan.

\”Dan KPU Kota memang tidak menghadirkan secara fisik karena faktor keamanan, lalu pernyataan tertulis itu juga sudah dibuat secara bertanggung jawab menurut saya. Jadi semestinya majelis juga bisa menerima itu walaupun tidak dihadirkan secara langsung,\” pungkas dia.

Baca Juga  Langgar Protokol Kesehatan, Herman HN Bubarkan Rapid Test KPPS

Sebelumnya, Ike Edwin-Zam Zanariah bersama kuasa hukumnya Dewi, menyampaikan penolakan atas putusan Majelis Pemeriksa atau Bawaslu Bandarlampung kepada media.

Ike Edwin menilai Bawaslu Bandarlampung selaku Majelis Pemeriksa, tidak mempertimbangkan keputusan dengan baik, seksama, teliti, dan cermat tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dalam musyawarah terbuka.

\”Dalam putusannya majelis tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi, tidak dimasukkan dalam putusan,\” ujar Dang Ike, sapaan akrab Ike Edwin.

\”Ada saksi yang tidak hadir di sini (musyawarah terbuka) tiba-tiba ada di dalam berita acara keputusan itu. Saya juga punya saksi namanya Erni dan Sutopo yang hadir di sini, justru tidak dimasukkan dalam berita acara,\” tegas mantan Kapolda Lampung ini.

Baca Juga  KPU Bandarlampung Belum Terima Surat Undangan Pelantikan Eva-Deddy

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Ike Edwin-Zam Zanariah, Dewi mengatakan pihaknya masih menunggu hasil dari data persidangan.

\”Kami masih menunggu hasil dari data ini. Tadi ada keterangan tertulis PPK yang pada saat persidangan tidak ada. Tetapi tadi dalam putusan ada dibacakan.\”

\”Berarti data ini masuk, kapan masuknya kami masih menunggu Sekretaris Bawaslu, mereka minta izin dulu sama atasan. Saya ingin melihat berita acara sidang atau notulensi sidang,\” tutup Dewi. (Josua)

Berita Terkait

BPM Bergerak Sosialisasikan RMD
Sapa RMD Bersinergi dengan Program Iyay Mirza untuk Menghidupkan UMKM dan Mengurangi Pengangguran
Bawaslu Lampung Imbau Masyarakat Tetap Rukun Meski Berbeda Pilihan 
Deklarasi Pekon Pengawasan Partisipatif, Upaya Bawaslu Tingkatkan Partisipatif Masyarakat 
Bawaslu Lampung Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Lamtim 
Walikota Minta ASN dan Warga Waspada Politik Uang
Harapan Hanan Pupus, Golkar Segera Susun Langkah Strategis
Fiks Diusung NasDem, Petahana Eva Dwiana Pindah Parpol? 

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 14:50 WIB

Lampung Pemain Penting dalam Perdagangan Rempah Nusantara

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:02 WIB

Wujudkan Madrasah Bermutu, Dirjen Pendis Luncurkan KMA 450 Tahun 2024 di Lampung

Kamis, 11 Juli 2024 - 16:35 WIB

Pemprov Lampung Lakukan Percepat Perekaman KTP Jelang Pilkada

Rabu, 10 Juli 2024 - 12:03 WIB

Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:15 WIB

Puluhan Buruh KSBSI Gelar Aksi Pemberlakuan UU Tapera

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:57 WIB

Pemprov Atensi Pengusaha dan Investor di Bidang Batu Bara Taat Aturan

Senin, 8 Juli 2024 - 16:25 WIB

Anggaran Realisasi Double Trak Besar, Pemprov Harap Bantuan Pusat

Senin, 8 Juli 2024 - 16:18 WIB

Jokowi Bakal Kunjungi Lampung Dalam Waktu Dekat

Berita Terbaru

(Foto: Emiten/Ilustrasi)

Bandarlampung

Pihak BRI Diduga Kuat Terlibat Kasus “Kredit Fiktif Gunung Sari”

Sabtu, 13 Jul 2024 - 20:57 WIB

Lampung Tengah

Lamteng Juara Umum Apkasi Otonomi Expo 2024

Sabtu, 13 Jul 2024 - 15:20 WIB

Prosesi ramah tamah malam pengesahan warga PSHT Lampung Barat angkatan 39 di Padepokan PSHT setempat, Jumat (12/7/2024) malam. (Iwan/NK)

Lampung Barat

PSHT Lambar Mengesahkan 837 Warga Baru Angkatan 39

Sabtu, 13 Jul 2024 - 11:35 WIB

(Foto: Ist)

Bandarlampung

Walikota Bandarlampung Raih Penghargaan dari Kemenkop UKM

Jumat, 12 Jul 2024 - 22:03 WIB

Lampung Barat

Jokowi dan Mukhlis Sejalan Kembangkan Produktifitas dan Kualitas Kopi

Jumat, 12 Jul 2024 - 18:42 WIB