Kasus Suap Bupati Lampung Selatan, Ketum Perti Diperiksa KPK

Redaksi

Rabu, 12 September 2018 - 18:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Basri Bermanda (Foto: Istimewa)

Basri Bermanda (Foto: Istimewa)

Lampung (Netizenku.com): Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus dugaan suap Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan terus berlanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Basri Bermanda, sebagai saksi, Rabu (12/9/2018).

Pemeriksaan itu terkait surat peminjaman tempat di Lampung Selatan.

\”Terhadap saksi ketua umum, dan sekjen Perti, penyidik hari ini mengklarifikasi lebih lanjut terkait salah satu surat yang pernah dikirim organisasi itu, untuk peminjaman tempat di Lampung Selatan. Itu diklarifikasi dan dikonfirmasi lebih lanjut,\” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Baca Juga  Aturan Menkominfo Dianggap Keringkan Periuk Nasi Pengusaha Outlet

Selain Basri, KPK juga memeriksa Sekjen Perti Pasni Rusli. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gilang Ramadan.

Sementara, Basri tak banyak memberi keterangan terkait pemeriksaannya. Menurutnya, tak ada sumbangan dari Zainudin kepada Perti.

\”Walah, nggak, nggak ada. Nggak ada nyumbang,\” katanya.

Sebelumnya, Zainudin sempat mengaku kasusnya tidak terkait dengan OTT anggota DPRD Lampung Selatan. Zainudin mengklaim dirinya hanya membantu tarbiyah.

Baca Juga  Launching Krakatau Festival, Menpar Puji Pariwisata Lampung

\”Nggak ada urusan itu, kita membantu tarbiyah,\” ujar Zainudin saat meninggalkan gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/7/2018).

Jawaban itu dilontarkan Zainudin ketika ditanya soal kasusnya yang juga melibatkan anggota DPRD.

Zainudin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus suap proyek infrastruktur.

Adik ketua MPR Zulkifli Hasan itu diduga mendapatkan imbalan berupa fee proyek sebesar 10-17 persen, di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Baca Juga  Kakanwil Kemenkumham Lampung Silaturahmi dan Buka Bersama Media

Zainudin ditetapkan sebagai tersangka korupsi suap proyek infrastruktur ini, begitu pula Gilang Ramadan dari CV 9 Naga, Agus Bhakti Nugroho selaku anggota DPRD Provinsi Lampung, dan Anjar Asmara, yang merupakan Kepala Dinas PUPR.

KPK mengamankan Rp 200 juta dari tangan Agus Bhakti Nugroho, diduga berasal dari pencairan uang muka sejumlah proyek senilai Rp 2,8 miliar. (dtc/lan)

Berita Terkait

Upaya Lestarikan Budaya Lampung, Pj. Gubernur Lampung Buka Festival Nyeruit Lampung
Dinilai Lalai, Komisi IV akan Panggil Pengelola RS Graha Husada
Dewan Beri Peringatan Keras Soal Insiden Kebocoran Oksigen RS Graha Husada
Tabung Oksigen Bocor, Puluhan Pengunjung RS Graha Husada Berhamburan Keluar
Kakanwil Kemenkumham Lampung Silaturahmi dan Buka Bersama Media
Kanwil Kemenkumham Lampung Ngobras Perkuat Sinergi dan Kolaborasi
Rektor ITERA Paparkan Inovasi Riset untuk Pemberdayaan Masyarakat
Dies Natalis ke-9 Itera, Momentum Peningkatan Kualitas SDM Sains dan Teknologi Sumatera

Berita Terkait

Selasa, 10 September 2024 - 21:51 WIB

Lentera Swara Lampung | Rabu, 11 September 2024

Minggu, 8 September 2024 - 21:40 WIB

Lentera Swara Lampung | Senin, 9 September 2024

Kamis, 5 September 2024 - 22:12 WIB

Lentera Swara Lampung | Jumat, 6 September 2024

Selasa, 3 September 2024 - 22:04 WIB

Lentera Swara Lampung | Rabu, 4 September 2024

Minggu, 1 September 2024 - 23:21 WIB

Lentera Swara Lampung | Senin, 2 September 2024

Jumat, 30 Agustus 2024 - 01:53 WIB

Lentera Swara Lampung | Jumat, 30 Agustus 2024

Rabu, 28 Agustus 2024 - 00:38 WIB

Lentera Swara Lampung | Rabu, 28 Agustus 2024

Senin, 26 Agustus 2024 - 01:40 WIB

Lentera Swara Lampung | Senin, 26 Agustus 2024

Berita Terbaru

Lainnya

Pj. Gubernur Samsudin Buka Tubaba Art Festival ke-8

Jumat, 13 Sep 2024 - 07:33 WIB