Kadisdikbud Pesawaran Bungkam Soal Dugaan Pungli Miliaran

Soheh

Selasa, 5 Agustus 2025 - 16:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Disdikbud Pesawaran. Foto: Soheh/NK.

Kantor Disdikbud Pesawaran. Foto: Soheh/NK.

Terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam skala besar yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran, Kepala Disdikbud Anca Marta Utama memilih bungkam.

Lampung Barat (Netizenku.com): Hal ini terbukti saat wartawan Netizenku.com berupaya melakukan klarifikasi atas dugaan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon.

“Pak Kadis-nya nggak ada, nggak masuk. Kalau Pak Sekretaris untuk saat ini belum bisa ditemui, masih rapat bersama seluruh Korwilcam,” ujar anggota Satpol PP yang berjaga di Kantor Disdikbud, Selasa (5/8/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) secara tegas mengungkap adanya dugaan praktik pungli dalam skala besar yang dilakukan oleh Disdikbud dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pesawaran.

Dugaan tersebut mencuat dalam rapat kerja tahunan AMP yang sekaligus menjadi peringatan Hari Ulang Tahun ke-1 organisasi itu, di halaman Markas AMP, Dusun Suka Marga, Desa Gedongtataan, Kecamatan Gedongtataan, Senin (4/8/2025).

Ketua AMP, Safrudin Tanjung, mengungkapkan berdasarkan data yang dikumpulkan pihaknya, praktik pungli tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

“Setelah kami analisis dari berbagai sumber data, ditemukan indikasi kuat terjadi pungli di Disdikbud dan Dinkes dalam jumlah sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah per tahun. Ini akan menjadi fokus dan perhatian utama kami ke depan,” ujarnya di hadapan anggota AMP.

Tanjung juga menegaskan AMP akan bersikap sebagai oposisi terhadap Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Menurutnya, hal ini didasari banyaknya kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

“Kami akan terus mengkritisi setiap kebijakan yang tidak pro rakyat. Bila tidak ada perubahan dan pungli tetap terjadi, kami siap menempuh langkah hukum hingga menggelar aksi besar-besaran,” tegasnya. (*)

Berita Terkait

Warga Bernung Keluhkan Bau Limbah Dapur MBG Dekat Permukiman dan Musala
Pemkab Pesawaran Gelar FGD Penyusunan ADEM
Tekan Stunting, Pemkab Pesawaran Sosialisasikan Perencanaan Keluarga
Rakor Kades, Bupati Pesawaran Tekankan Respons Cepat dan Optimalisasi PBB
Ground Breaking Jalan Pesisir Pesawaran Dimulai, Akses Wisata Ditargetkan Lebih Lancar
BPS Pesawaran Canangkan Desa Cantik 2026
Bimtek Posyandu di Pesawaran, Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan
Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup III IPSI Pesawaran Resmi Ditutup

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 19:16 WIB

Kostiana, Ingatkan Bapenda Optimalkan Seluruh Potensi PAD

Kamis, 30 Juli 2026 - 13:26 WIB

Andika Wibawa Dorong Pemkot Bandar Lampung Bangun Sumur Bor untuk Atasi Krisis Air Bersih

Kamis, 30 Juli 2026 - 11:07 WIB

Komisi III DPRD Lampung Dorong Pemasangan Watermeter untuk Optimalkan Pajak Air Permukaan

Rabu, 29 Juli 2026 - 15:36 WIB

Tiga Tahun Pendapatan Meleset dari Target, DPRD Lampung Dorong Bapenda Buat Terobosan

Rabu, 29 Juli 2026 - 11:05 WIB

Ribuan Warga Meriahkan HUT ke-344 Bandar Lampung

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:53 WIB

DPRD Lampung Pangkas Belanja Tak Mendesak, Rapat Hotel hingga ATK Jadi Sorotan APBD 2027

Selasa, 28 Juli 2026 - 13:00 WIB

Imelda SH Terpilih Aklamasi Pimpin PUAN Lampung Periode 2025–2030

Senin, 27 Juli 2026 - 20:33 WIB

PKB Lampung Minta Korban Kekerasan Berani Melapor, Pelaku Harus Diberi Efek Jera

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

BSI dan Pemkab Dorong UMKM Lewat Program TubabaQ Berdaya, KUR Super Mikro

Kamis, 30 Jul 2026 - 21:01 WIB

Lampung

Kostiana, Ingatkan Bapenda Optimalkan Seluruh Potensi PAD

Kamis, 30 Jul 2026 - 19:16 WIB