Jalan Ambrol, Pemkab Pesibar Pasif, Legislator RI Meradang

Redaksi

Sabtu, 28 Juli 2018 - 11:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesisir Barat (Netizenku.com): Ambrolnya jalan penghubung Krui-Bengkulu tepatnya di kilometer 20 Pekon Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, akhir-akhir ini menjadi sorotan seluruh pihak.

Pasalnya, jalur alternatif yang ada sejak setahun lalu, bukan menjadi solusi \”cantik\” bagi para pengendara yang melintas. Justru, hampir memakan nyawa korban yang terseret ombak ketika air laut sedang pasang.

Ironisnya, Pemkab Pesisir Barat hanya bisa berpangku tangan seolah buang badan, dan ini membuat seluruh pihak meradang. Katanya sih, bukan tanggungjawab dan wewenang Pemkab.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI, yang juga putra daerah Pesisir Barat, Henry Yosodiningrat angkat bicara. Ia mengecam statemen Bupati tersebut.

Baca Juga  Kolaborasi dengan PTN, Jalan Cerdas Parosil Mabsus Membangun Daerah

\”Statemen itu tidak pantas disampaikan oleh Bupati Agus Istiqlal, karena bupati itu adalah pelayan masyarakat, jadi sudah menjadi tanggungjawabnya untuk memberikan yang terbaik buat Pesisir Barat,\” kata Henry, Sabtu (28/7).

Dirinya jiga menyayangkan tindakan pasif dari Pemkab setempat. Sebab, jika tahu jalam tersebut merupakan jalan negara, mengapa tidak dari awal Bupati berkoordinasi dengan Menteri PUPR atau Dirjen Bina Marga untuk terkait penanganan dan solusi.

\”Sampaikan bahwa jalan ambrol itu menghubungkan Jawa-Sumatera, jalur utama distribusi barang dari Jawa menuju Sumatera dan sebaliknya, sehingga apabila tidak dibangun segera akan mengakibatkan tingginya harga kebutuhan masyarakat yang didatangkan dari Pulau Jawa,\” Ketua GRANAT ini.

Baca Juga  Wabup Lambar Sidak ASN: Masih Ada yang Bandel, Absen Tanpa Jejak

Kondisi jalan ambrol itu, tambah dia, juga akan berpengaruh dengan rendahnya harga hasil bumi yang dihasilkan warga Pesisir Barat, karena pengaruh dari tingginya ongkos apabila akan didistribusikan melalui jalan lintas tengah.

\”Efek ekonomi melemah dengan kondisi jalan ambrol tersebut tidak menjadi perhatian bupati, artinya sensitifitas pemimpin Pesisir Barat lemah, dan berpengaruh dengan lambannya pembangunan di Pesisir Barat terutama bidang ekonomi yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,\” ujar Henry.

Padahal, kata dia, dari awal jabatan Bupati Agus Istiqlal, dirinya telah memfasilitasi untuk berkoordinasi dengan Menteri PUPR, dan seharusnya hubungan tersebut dirawat sehingga kalau Pesisir Barat membutuhkan pembangunan infrastruktur bisa berkomunikasi langsung.

\”Karena cinta saya dengan Pesisir Barat dan Lampung, sudah saya fasilitasi untuk mempertemukan menteri PUPR dengan bupati dan jajaran, artinya kalau hubungan tersebut dirawat dengan baik, tidak ada kendala apabila mereka bertemu langsung dengan menteri, dan tentu perbaikan jalan ambrol tersebut tidak butuh waktu setahun untuk diperbaiki,\” tandasnya.

Baca Juga  Dari Dapur MBG ke Meja Anak: Siapa yang Kenyang Sebenarnya?

Seperti di ketahui, akibat ambrolnya jalan KM 20 Pekon Mandiri Sejati Kecamatan Krui Selatan, lalu lintas kerap terganggu, pasalnya jalan alternatif yang sudah digunakan sejak tahun lalu kerap tergenang air laut, bahkan beberapa hari yang lalu hampir memakan korban jiwa akibat terseret ombak, dan dua orang korban yang terseret tersebut walaupun nyawanya bisa diselamatkan tetapi kehilangan dua unit sepeda motor. (Iwan)

Berita Terkait

Bambang Kusmanto Tinjau Pos Damkar Balik Bukit
Dari Dapur MBG ke Meja Anak: Siapa yang Kenyang Sebenarnya?
Wabup Lambar Sidak ASN: Masih Ada yang Bandel, Absen Tanpa Jejak
Kolaborasi dengan PTN, Jalan Cerdas Parosil Mabsus Membangun Daerah
Bus DAMRI Akhirnya Masuk Lumbok Seminung, Wisata dan Aktivitas Warga Jadi Makin Gampang
Sat Intelkam Polres Lampung Barat Gelar Doa Bersama Peringati HUT Intelijen Polri ke-80
Tak Sekadar Imbauan, Arahan Parosil Mabsus Tumbuh di Polibag ASN
Fraksi ADEM DPRD Lambar Setujui Ranperda Cadangan Pangan Jadi Perda

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 18:48 WIB

Imigrasi Kalianda Gelar Syukuran Hari Bakti ke-76

Sabtu, 24 Januari 2026 - 10:35 WIB

Lampung Selatan Raih Predikat “Sangat Baik” ITKP 2025

Minggu, 18 Januari 2026 - 13:36 WIB

Tindak Lanjut Pengawasan Tuntas, Pemkab Lamsel Tuai Apresiasi

Kamis, 15 Januari 2026 - 21:42 WIB

Bupati Egi Resmikan Jalan Kota Baru–Sinar Rejeki

Kamis, 8 Januari 2026 - 08:58 WIB

Kapolres Lamsel Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI

Selasa, 6 Januari 2026 - 20:26 WIB

Unik, Pelantikan Pejabat Eselon II Lampung Selatan Digelar di Ruang Terbuka

Selasa, 6 Januari 2026 - 20:19 WIB

Polres Lampung Selatan Siap Amankan Konferkab IX PWI

Senin, 5 Januari 2026 - 13:01 WIB

Pemkab Lamsel Tegaskan TPG ASN ke-13 Cair Januari 2026

Berita Terbaru

Lampung Barat

Bambang Kusmanto Tinjau Pos Damkar Balik Bukit

Selasa, 27 Jan 2026 - 22:21 WIB

Lampung

DPRD Lampung Pastikan Tak Ada Irigasi Baru Tahun 2026

Selasa, 27 Jan 2026 - 15:03 WIB

Lampung

Inflasi Lampung Terkendali, Pemprov Waspadai Harga Pangan

Selasa, 27 Jan 2026 - 14:19 WIB