oleh

Ini Isi Lengkap Fatwa MUI Soal Vaksin MR Haram

Jakarta (Netizenku.com): Sempat terjadi polemik soal hukum halal atau tidak, akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksin Measles Rubella atau vaksin MR.

Fatwa MUI yang keluar pada Senin, 20 Agustus 2018 ini menyatakan produk dari Serum Institute of India untuk imunisasi tersebut haram.

Namun, MUI menyatakan masyarakat masih bisa memakai karena alasan keterpaksaan.

Baca: MUI Nyatakan Vaksin MR Haram, tapi Boleh Digunakan

Berikut salinan lengkap bunyi Fatwa MUI terkait Vaksin MR:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Pengunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari Serum Institute of Indonesia untuk Imunisasi.

Baca Juga  Perusakan Kaca Gedung Pelayanan, Kadisdukcapil: Jangan Jadi Kesan Buruk

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.

2. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :

Baca Juga  Penertiban Baner yang tak Sesuai, Berlanjut!

a. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah).

b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci.

c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga  Venezuela Krisis, Daging Ayam 14,6 Juta, Wamenlu: Kami Diserang

3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.

4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa (vaksin MR) ini. (tmp/lan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *