Lonjakan harga pangan kian menekan masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan realitas yang langsung dirasakan oleh rakyat di berbagai daerah.
Lampung Selatan (Netizenku.com): “IPH (Indeks Perkembangan Harga) memang jadi acuan, tapi ini bukan hanya masalah data di atas kertas. Kita harus kerja nyata, karena masyarakat sudah merasakan langsung harga yang terus naik,” tegas Tomsi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual, Senin (23/6/2025).
Rapat yang digelar Kemendagri itu juga diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan. Mereka hadir secara daring dari Ruang Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.
Dalam arahannya, Tomsi menyampaikan kekhawatiran atas kenaikan harga sejumlah komoditas pangan utama seperti beras, daging ayam, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Kenaikan harga tersebut terjadi signifikan pada pekan ketiga Juni dan dianggap sebagai sinyal penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah mengantisipasi hal ini melalui kesepakatan bersama Bappenas terkait pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, menurutnya, implementasi program tersebut masih belum optimal.
“Dua minggu lalu kita sudah sepakat SPHP segera dijalankan. Tapi memang, proses administrasi perlu dipercepat. Ini masih jadi pekerjaan rumah besar kita,” ujarnya.
Tomsi menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan semata-mata tugas pemerintah pusat. Ia meminta kepala daerah untuk aktif memantau dan menstabilkan harga secara langsung di lapangan.
“Jangan menunggu. Kepala daerah harus bergerak cepat, pantau perkembangan harga, turun langsung ke lapangan,” imbuhnya.
Menjelang Iduladha dan tahun ajaran baru, Tomsi berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.
“Harga di pasar adalah cermin kinerja kita. Jangan biarkan rakyat terus terbebani,” tutupnya. (Eko)
