Guru Honorer Demo Tuntut Kesejahteraan, Moeldoko: Skemanya Sudah Ada

Avatar

Jumat, 2 November 2018 - 14:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: Istimewa)

(Foto: Istimewa)

Lampung (Netizenku.com): Para guru honorer dari berbagai wilayah di Indonesia berunjuk rasa menuntut kesejahteraan dan diangkat menjadi PNS, di depan Istana Merdeka pada Kamis, 1 November kemarin.

Namun mirisnya, perwakilan unjuk rasa guru tersebut tidak diterima pihak Istana Kepresidenan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan skema untuk persoalan tersebut sudah ada.

Moeldoko mengatakan alasan kenapa perwakilan unjuk rasa guru tersebut belum ditemui oleh pihak Istana Kepresidenan.

\”Sebenarnya bukan nggak mau nerima, sama-sama padat (kegiatan) semua kemarin,\” kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).

Baca Juga  Aturan Standar Operasional Taksi Online Sudah Diserahkan Kemenhub ke Pemda

Tapi, kata Moeldoko, pada intinya skema untuk penyelesaian persoalan tenaga guru honorer itu sudah ditemukan. Ada beberapa opsi untuk menjawab keluhan para guru tersebut.

\”Ya sebenarnya secara umum skemanya sudah ketemu, ada melalui tes, standarnya seperti itu. Berikutnya skema kedua P3K. kalau nggak bisa lagi ke situ, pendekatan kesejahteraan masing-masing di daerah nanti. Saya pikir skema itu sudah yang bijaksana,\” katanya.

Baca Juga  Bio Farma Produksi Vaksin untuk Dunia

Sementara itu, terkait dengan batasan umur maksimal 35 tahun untuk mendaftar sebagai CPNS, Moeldoko menegaskan hal itu memang sudah menjadi aturan.

\”Regulasinya seperti itu. Nanti kalau semuanya permisif, kita mau korbankan untuk sekian puluh tahun nanti tenaga kerja kita yang mengabdi di birokrasi, kalau nggak optimum, masyarakat yang marah,\” katanya.

Terkait dengan skema lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Moeldoko menegaskan hal itu sudah menjadi keputusan. Dia menegaskan harus ada tes juga untuk jalur ini.

Baca Juga  Seruan Pers : Lawan Oligarki, Media Wajib Pertahankan Demokrasi

\”Kita ini menuju pada birokrasi lebih baik atau asal-asalan? Itu pilihannya. Kalau mau asal-asalan ya sudah, sama saja kan. Jangan dong sekian lama dia punya usia mengabdi pada pemerintah, kalau enggak dibenahin, mulai sekarang nggak pernah gitu,\” kata Moeldoko. (dtc/lan)

Berita Terkait

Pj. Gubernur Lampung Samsudin Dampingi Mensos Gus Ipul Dalam Perayaan HKSN 2024 di Pringsewu
Lampung Raih Penghargaan Provinsi Pembina KKP HAM 2024 pada Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76
Prabowo Dilantik, Prabowo Berani!
Koleksi 22 Emas PON XXI, Lampung Pertahankan Posisi 10 Klasemen Akhir
Wow! Catur Putri Lampung Sumbang Perunggu Setelah 40 Tahun
Kantongi 22 Medali Emas PON XXI, Lampung Tetap Bertengger Posisi 10
CdM 2 Kontingen Lampung Harap Doa Sukses PON XXI
Wira Sukmana Sumbang Emas PON XXI Cabang Menembak
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 13:52 WIB

Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Konektivitas, Pj. Gubernur Samsudin Resmikan Rute Penerbangan Way Kanan – Jakarta

Rabu, 18 Januari 2023 - 18:19 WIB

Mahasiswa KKN Unila Edukasi Warga Pakuanratu Manfaatkan Perkarangan

Senin, 27 Desember 2021 - 17:57 WIB

Cuaca Buruk Diprakirakan Melanda Pergantian Tahun

Kamis, 30 Juli 2020 - 10:12 WIB

EVP Divre IV: Peresmian Bangunan Baru Stasiun Waytuba Buka Ekonomi Masyarakat

Jumat, 17 Juli 2020 - 20:59 WIB

Arinal Tebar Bibit Ikan di Sungai Tiuh Negara Batin

Kamis, 19 September 2019 - 05:01 WIB

Rail Clinic PT KAI Divre IV Baksos di Negeri Agung

Jumat, 26 Juli 2019 - 16:26 WIB

Warga Bantaran Rel Blambangan Pagar Nikmati Rail Clinic

Kamis, 7 Februari 2019 - 13:54 WIB

3.414 Keluarga di Blambangan Umpu Terima Bantuan PKH

Berita Terbaru