Fraksi PAN Pesawaran Soroti Pinjaman Daerah, Capai Rp80 Miliar

Soheh

Senin, 14 Juli 2025 - 17:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Harianto, Anggota Fraksi PAN, saat menyampaikan pandangan umum dalam Paripurna KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025 di Ruang Sidang DPRD, Senin (14/7/2025). Foto: Soheh/NK.

Harianto, Anggota Fraksi PAN, saat menyampaikan pandangan umum dalam Paripurna KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025 di Ruang Sidang DPRD, Senin (14/7/2025). Foto: Soheh/NK.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Pesawaran menyoroti rencana penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp80 miliar yang tercantum dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pesawaran (Netizenku.com): Hal ini disampaikan anggota Fraksi PAN, Harianto, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna Penyampaian KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025 di Ruang Sidang DPRD, Senin (14/7/2025).

Baca Juga  PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan

“Menurut kami, terkait pinjaman tersebut perlu adanya pertimbangan dan pemikiran bersama dalam menentukan dan memutuskan kebijakan itu,” ujar Harianto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain menyoroti pinjaman daerah, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya perhatian terhadap fasilitas penunjang pelayanan publik, seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta sektor pelayanan kesehatan.

Baca Juga  Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program

Harianto mencontohkan kondisi fisik kantor Disdukcapil yang masih memerlukan perbaikan, termasuk ruang tunggu dan peralatan penunjang pelayanan yang sudah tua dan tidak layak pakai.

“Khusus untuk pelayanan kesehatan, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, kami meminta keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran BPJS yang sampai saat ini belum terbayarkan. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat Pesawaran,” tegasnya.

Baca Juga  Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I

Untuk itu, lanjut Harianto, Fraksi PAN berharap Pemerintah Daerah lebih peka terhadap situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

“Kami juga mengingatkan agar Rancangan KUPA dan PPAS 2025 lebih difokuskan pada hal-hal yang prioritas. Penentuan kebijakan keuangan daerah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program
Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I
Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung
PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan
DPRD Pesawaran Pertanyakan Kejelasan Status KMP
DPRD Pesawaran Tolak Pemanfaatan Lahan Sekolah untuk Program KMP
DPD NasDem Pesawaran Rayakan HUT ke-14 dengan Semangat Kebersamaan
Insentif RT di Pesawaran Pakai Dana Desa, AMP Angkat Bicara

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 15:55 WIB

Pengangkatan Petugas MBG Jadi Pegawai Negara, DPRD Lampung Soroti Nasib Guru Honorer

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:34 WIB

PKB Tetapkan Chusnunia sebagai Ketua DPW Lampung 2026–2031

Jumat, 23 Januari 2026 - 16:52 WIB

Pemprov Lampung Siapkan PKN Tingkat II 2026

Jumat, 23 Januari 2026 - 13:06 WIB

Kominfo dan PPPA Lampung Perkuat Sinergi PUSPAGA

Jumat, 23 Januari 2026 - 11:35 WIB

DPRD Lampung Dukung Rencana Pabrik Rokok HS di Lampung Timur

Kamis, 22 Januari 2026 - 18:59 WIB

HGU SGC Dicabut, Triga Lampung, Negara Harus Pastikan Tak Ada Kelebihan Lahan

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:52 WIB

Yozi Rizal Minta Pemerintah Pusat Transparan soal Pencabutan HGU Anak Usaha SGC di Lampung

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:41 WIB

Rokok Ilegal Marak, DPRD Lampung Dorong Penindakan Menyeluruh

Berita Terbaru

Lampung Selatan

Imigrasi Kalianda Gelar Syukuran Hari Bakti ke-76

Senin, 26 Jan 2026 - 18:48 WIB