Metro (Netizenku.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, hearing dengan Dinas Sosial (Dinsos). Komisi II DPRD meminta untuk mempublish data penerima bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data tersebut bisa ditempel di setiap kelurahan.
Ketua Komisi II DPRD Metro, Fahmi Anwar menerangkan, masukan tersebut bertujuan untuk membuka data seluas-luasnya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa saja yang mendapatkan bantuan di daerahnya.
“Jadi biar masyarakat yang menilai pantas atau tidak menerima bantuan. Karena dari penjelasan Dinsos tadi, saat proses verifikasi penerima banyak kendala, bahkan sempat dihadang warga menggunakan senjata tajam. Biar masyarakat berdemokrasi sendiri, siapa yang pantas dan tidak,” paparnya dalam hearing bersama Dinsos di OR DPRD setempat, Rabu (3/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut Fahmi, tidak menutup kemungkinan dengan langkah tersebut penerima bantuan yang perekonomiannya mampu akan mundur dan menyerahkan bantuan kepada warga yang lebih layak. Minimal, masyarakat bisa menilai apakah si penerima layak atau tidak.
“Kitakan tidak tahu rejeki orang, siapa tahu sebelumnya dia susah sampai menerima bantuan, kemudian sukses dan masih menerima bantuan. Langkah ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat itu jika kondisi ini benar terjadi,” jelasnya.
Sementara Dinsos mengaku seluruh data penerima bantuan baik APBD atau APBN sudah diberikan kepada pihak kelurahan, namun belum dipublish atau ditempel. Karenanya, Dinsos akan menyurati pihak kelurahan, dengan harapan pihak kelurahan dapat melakukan penempelan data penerima bantuan.
“Sebab kami juga kekurangan tenaga, karena saat ini masih fokus pendataan bantuan. Intinya kami siap melaksanakan masukan Komisi II,” ujar Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Linjamsos PFM), Sri Mubarokahwati.
Ia mengaku setuju dengan masukan Komisi II, langkah ini tentu bisa menimbulkan efek malu jika masyarakat penerima bantuan ternyata orang yang mampu. Namun, ia lebih berharap pihak kelurahan dapat melaksanakan musyawarah kelurahan (muskel) jika ada masyarakat yang tidak layak menerima bantuan.
“Kalau sudah melalui muskel kami punya dasar yang kuat untuk mengeluarkan masyarakat itu dari KPM. Karena dalam muskel tentu dihadiri banyak warga, jadi keputusan sudah pasti tidak akan disanggah lagi. Jadi bukan tim verifikasi yang terkena imbas emosi warga yang dikeluarkan dari KPM,” tukasnya. (Rival/len)
