Bandarlampung (Netizenku.com): Rencana pembangunan flyover sekaligus underpass di Jalan Urip Sumoharjo tuai pro dan kontra. Walikota Bandarlampung, Herman HN, bersih keras akan terus melanjutkan pembangunan jembatan layang tersebut pada April mendatang.
Terkait pernyataan miring berbagai pihak atas rencana proyek itu, Herman HN terkesan tidak ambil pusing. Sebab menurutnya, upaya menggenapkan flyover menjadi selusin di Kota Tapis Berseri itu untuk kepentingan rakyat.
“Kalau mau dengerin omongan satu dua orang susah majunya kota ini, maka dari itu saya akan tetap melanjutkan pembangunan dua Flyover di tahun 2020 ini,\” ujar Herman, Selasa (4/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mempersilahkan seluruh elemen masyarakat agar duduk bersama demi kemajuan Kota Tapis Berseri. Sebab menurutnya pembangunan jembatan layang merupakan alternatif untuk mengurai kemacetan di kota yang tengah berkembang ini.
“Kota besar itu pasti macet, karena jumlah kendaraan yang terus meningkat. Ini bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang ada,” pungkasnya.
Atas berbagai masukan terkait desain flyover tersebut pun menjadi perbincangan. Namun Kepala Dinas PU Bandarlampung, Iwan Gunawan, menjelaskan belum memiliki desain secara utuh, sebab masih terus didiskusikan.
\”Ya sekarang kan sedang proses DED baru selesai, artinya gambar juga masih kita diskusikan terus menerus. Pasti ada solusinya, selama ini kita membangun tidak merugikan,\” kata dia.
Banyaknya kontra terkait pembebasan lahan, Iwan menegaskan pemerintah bakal melakukan ganti rugi lahan dan bangunan pada masyarakat yang terdampak.
\”Yang jelas kan ada ganti rugi lahan, ganti rugi bangunan,\” pungkasnya.
Warga Terdampak Tolak Pembangunan
Warga di Jalan Urip Sumoharjo, Ki Maja dan Jl Pajajaran Kecamatan Kedaton Kota Bandarlampung, yang akan terdampak pada rencana proyek tersebut menolak pembangunan flyover.
Menurut Perwakilan forum silahturahmi warga terdampak flyover-underpass, Dicky Pratowo, pembangunan jalan layang dan underpass di jalan tersebut tidaklah tepat. Sebab di daerahnya itu merupakan jalur ekonomi, sehingga apa bila dilakukan pembangunan akan berdampak kepada penghasilan dari masyarakat di wilayah setempat.
Ia mengatakan bahwa seharusnya dalam rencana pembangunan jalan layang dan bawah tanah itu warga diajak bicara terlebih dahulu, serta mencari solusi untuk memecahkan kemacetan di sini.
\”Kami tahu akan ada pembangunan di tiga jalan ini, dan baru satu kali diajak bicara itupun hanya dengan camat pada 22 Desember 2019. Dia menyuruh kami warga terdampak berembuk dan bermusyawarah dan dari situ didapatkan 18 poin, tapi pada intinya kami menolak dan minta pemerintah mencari solusi lain dalam mengatasi kemacetan di sini,\” jelasnya.
Dia mengungkapkan bahwa warga lebih memilih adanya pelebaran jalan dibandingkan pembangunan flyover dan underpass.
\”Ya kalo dilebarkan dan dibangun trotoar kanan kiri di sepanjang jalan ini akan terlihat lebih indah. Jadi kan ini namanya win-win solution, pemerintah dapat mengatasi kemacetan dan pemilik toko juga tidak kehilangan mata pencariannya,\” pungkasnya. (Adi)
