Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesawaran, M. Nasir, menyampaikan kegeramannya terhadap ulah oknum Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Rohim, yang diduga memotong anggaran proyek pembangunan irigasi milik sejumlah kelompok tani.
Pesawaran (Netizenku.com): Hal tersebut disampaikan M. Nasir usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Pesawaran, Jumat (4/7/2025).
“Menyikapi persoalan yang dilaporkan ke kejaksaan ini, jelas terlihat indikasi mark-up yang luar biasa. Saya bahkan mendapat laporan berbeda terkait program yang sama di Kecamatan Way Ratai. Kelompok tani di sana hanya menerima Rp10 juta dari total anggaran Rp75 juta untuk perbaikan irigasi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih parah lagi, menurut Nasir, proyek tersebut tidak dikerjakan sama sekali karena dana yang tersisa hanya dijadikan uang kas kelompok.
“Itu proyek irigasi jelas fiktif. Saya minta pemerintah Kabupaten Pesawaran mengevaluasi dan menindaklanjuti kasus ini secara hukum,” tegasnya.
Nasir juga mengungkap adanya dugaan praktik jual beli alat mesin pertanian bantuan dari pemerintah pusat yang dilakukan oleh oknum tersebut.
“Saya juga mendengar adanya jual beli alat mesin pertanian. Ini parah sekali. Kalau tidak diberi efek jera, petani akan jadi korban. Program presiden yang sangat fokus pada bidang pertanian jangan sampai dikotori oleh ulah oknum seperti ini. Saya minta kejaksaan dan Bupati Pesawaran segera mencopot dan memecat orang seperti ini,” ujarnya.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Pesawaran itu menegaskan, tindakan oknum tersebut harus segera diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Ini sudah sangat membahayakan,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Kabupaten Pesawaran, Saptoni, meminta Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dan Dinas TPH mengevaluasi kinerja Rohim.
“Perlu ada evaluasi serius, tidak hanya di satu kecamatan. Karena bisa jadi, pemotongan anggaran kelompok tani untuk proyek irigasi juga terjadi di tempat lain,” ujar Saptoni. (*)
