Bukan Pidana, Tapi Polisi Selidiki Lagi Pengibaran Bendera Tauhid di Poso

Avatar

Jumat, 2 November 2018 - 13:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: Istimewa)

(Foto: Istimewa)

Lampung (Netizenku.com): Setelah sebelumnya polisi mengatakan tidak ada pelanggaran pidana, namun kini soal pengibaran bendera kalimat Tauhid di DPRD Poso diselidiki kembali.

Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Ermi Widyatno mengatakan, penyelidikan kasus bendera berlafaz kalimat Tauhid, yang menurut polisi adalah bendera HTI masih berlanjut.

Ada 13 orang saksi yang dimintai keterangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Meluruskan pemberitaan sebelumnya (yang menyatakan) bahwa kepolisian menghentikan penyelidikan terkait pengibaran bendera hitam bertuliskan Arab itu, kami sampaikan bahwa kasus ini sementara dalam proses penyelidikan. Penyidik sudah mengambil keterangan dari 13 saksi,\” ujar Brigjen Ermi di Mapolda Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Palu Timur, Jumat (2/11/2018).

Peristiwa pengibaran bendera yang disebut milik HTI itu terjadi pada Jumat 26 Oktober 2018, ketika aksi bela Tauhid.

Baca Juga  Meletus 232 Kali, Anak Krakatau Lontarkan Material Setinggi 200 Meter

Sempat ada informasi soal penurunan Bendera Merah Putih itu disampaikan seorang anggota kepolisian pada Kapolres Poso, yang diteruskan pada Karo Penmas Polri Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Kemudian pada Sabtu 27 Oktober 2018 setelah selesai rekonstruksi, didapatkan kepastian bila tidak ada penurunan bendera Merah Putih itu, sebelum dikibarkannya bendera yang disebut polisi bendera HTI tersebut.

Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto meminta jajaran Polda Sulteng menyelidiki peristiwa pengibaran bendera hitam bertuliskan kalimat Tauhid di halaman DPRD Kabupaten Poso. Dia tak ingin peristiwa serupa terulang.

\”Agar dibuatkan LP (laporan polisi) model A, segera proses. Ini harus dilakukan agar tidak ditiru,\” kata Arief lewat keterangan tertulis, Sabtu (27/10).

Tak Ada Pelanggaran Pidana

Sebelumnya, kasus pengibaran bendera diduga milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di halaman DPRD Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) ditangani polisi.

Baca Juga  Pakar Pidana: Pembakar Kalimat Tauhid di Bendera Harus Diadili

Perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus itu, polisi menegaskan tidak menemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Update terakhir tidak ditemukan pelanggaran pidana,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (31/10/2018) malam.

Soal tindak lanjut terhadap oknum yang mengibarkan bendera diduga milik HTI, Dedi mengatakan pihak Polres Samarinda belum memberikan perkembangan terbaru.

“Belum ada update lagi dari polres, itu yang terakhir disampaikan (tidak ada unsur pidana),” ungkap Dedi.

Peristiwa pengibaran bendera HTI terjadi pada Jumat 26 Oktober 2018 saat aksi bela Tauhid.

Informasi soal penurunan Bendera Merah Putih itu disampaikan seorang anggota kepolisian ke kapolres Poso, yang diteruskan ke Karo Penmas Polri Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Kemudian pada Sabtu 27 Oktober 2018 setelah selesai rekonstruksi, didapatkan kepastian bila tidak ada penurunan bendera Merah Putih, sebelum dikibarkannya bendera yang disebut polisi bendera HTI tersebut.

Baca Juga  Data BNPB Minggu: Korban Meninggal Gempa-Tsunami Sulteng 1.763 Orang

“Semula dilaporkan bahwa adanya penurunan Bendera Merah Putih dan diganti dengan bendera kain hitam bertuliskan lafaz Laaillahaillallah. Namun setelah diadakan olah tempat kejadian perkara atau rekonstruksi, pemeriksaan saksi-saksi, dan dokumentasi video selama aksi, bahwa Bendera Merah Putih tidak sedang berkibar atau tidak ada bendera,” ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) AKBP Hery Murwono dalam keterangan, Minggu (28/10/2018).

“Dari hasil interogasi dan fakta, ternyata anggota tersebut mengira Bendera Merah Putih yang dimaksud ternyata adalah milik peserta aksi, karena posisi Bendera Merah Putih milik peserta aksi tepat atau tidak jauh dari tiang bendera di depan kantor DPRD Kabupaten Poso,” tambah dia. (dtc/lan)

Berita Terkait

Collabonation Tour Menyapa Palembang Rayakan Era Baru
Rutan Kelas II B Malabero Bengkulu Gelar Tausiah dan Ceramah Agama
Semarak HDKD, Karutan Bengkulu Ikuti Fun Bike dan Virtual Run
Pengibaran Bendera Kalimat Tauhid di Poso, Polisi: Tak Ada Pelanggaran Pidana
Polisi Nyatakan Belum Ada Jenazah Korban Lion Air Teridentifikasi
Terlilit Utang, WNI Keturunan Cina di Palembang Bunuh Diri dan Keluarganya
Lion Air Jatuh, Basarnas: Kalau Ada yang Hidup Itu Keajaiban
Lion Air Jatuh, DPR: Pemerintah Lamban, Baru Umumkan Dua Jam Kemudian

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 19:35 WIB

Tunjang Ketahanan dan Swasembada Pangan, Dendi Tanam Kedelai

Kamis, 16 Mei 2024 - 15:25 WIB

Dendi Tekankan Penyelenggara Pemilu Jaga Netralitas

Rabu, 15 Mei 2024 - 18:04 WIB

Ketua TP PKK Pesawaran Hadiri Acara Puncak HUT ke-44 Dekranas

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:19 WIB

BPK RI Beri Opini WTP Laporan Keuangan Pesawaran Tahun 2023

Senin, 13 Mei 2024 - 16:24 WIB

DPRD Pesawaran Nilai Polemik Lahan 329 H Persoalan Simpel

Minggu, 12 Mei 2024 - 17:46 WIB

Masyarakat Rejosari Gotong Royong Bongkar Gedung Balai Pekon untuk Renovasi

Minggu, 12 Mei 2024 - 12:58 WIB

Melawan, Pelaku Jambret Dihadiahi Timah Panas Tekab 308 Polres Pesawaran

Jumat, 10 Mei 2024 - 19:14 WIB

Polres Pesawaran Koordinasi Penangkapan Buaya di Teluk Pandan

Berita Terbaru

Pringsewu

APDESI Pringsewu MoU dengan Advokat Nurul Hidayah

Sabtu, 18 Mei 2024 - 21:29 WIB

Pringsewu

Curi Alat Pres Genteng, Dua Warga Tanggamus Diamuk Massa

Sabtu, 18 Mei 2024 - 15:40 WIB

Kepala BPKAD Kota Bandarlampung, M Nur Ramdhan, didampingi Sekretaris BPKAD Zakky Irawan dan Humas Kota Bandarlampung Ali Rozi. (Foto: Agis)

Lainnya

Pemkot Siap Hadapi Tudingan LCW Soal Dugaan Tipikor

Sabtu, 18 Mei 2024 - 14:54 WIB