Pesawaran (Netizenku.com): Terkait dengan acara bimtek sepuluh kades plus camat Kedondong ke Thailand, Inspektorat menganggap yang dilakukan tersebut menyalahi aturan.
\”Kalau secara aturan, untuk PNS jika akan melakukan bepergian baik itu urusan dinas maupun pribadi apalagi sampai keluar negeri harus melalui surat resmi persetujuan dari bupati sesui perbup. Artinya, kalau tidak ada izin bupati mereka itu menyalahi aturan karena harus ada surat perintah tugas (SPT),\” kata Sekretaris Inspektorat Pesawaran, Aseva di ruang kerjanya, Jumat (2/11/2018).
Demikian pula untuk kades ditegaskan Aseva, juga harus ada izin.
\”Termasuk kades apabila mereka ini akan melakukan perjalanan panjang harus ada izin. Apalagi ini pergi keluar negeri, karena yang namanya bimtek itu ada tatacara untuk perjalanannya. Paling tidak harus ada paraf dari asisten 1 dan sekda,\” tegasnya.
Namun, untuk menyikapi permasalahan ini pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah kepergian para kades plus camat ini memang menyalahi atau sebaliknya.
\”Untuk permasalahan ini kita akan lihat dulu kronologisnya seperti apa dan kita juga gak bisa memvonis mereka itu salah. Untuk itu, langkah kita selanjutnya untuk memperjelas akan berkoordinasi dulu dengan yang bersangkutan pihah camat atau kades langsung setelah mereka pulang apa bila perlu kita panggil mereka,\” ungkapnya.
Sedangkan terkait dana yang digunakan apabila mereka ini bimtek menggunakan dana desa apa kah menyahi atau sebaliknya.
\”Apabila mereka ini menggunakan dana desa Itu memang ada dana pemberdayaan apakah itu boleh untuk bimtek keluar negeri atau tidak itu yang lebih tahu pihak PMD,\” tambahnya.
Sementara itu terkait hal itu, Sekda Pesawaran Kusuma Dewangsa menyebut, kepergian mereka kades plus camat Kedondong ke Thailand itu sudah ada izin dari bupati dan bukan menggunakan dana desa, melainkan menggunakan dana pribadi serta bukan bertujuan untuk bimtek melainkan hanya studibanding.
\”Keberangkan mereka ke Thailan itu sudah ada izin dari bupati dan mereka juga bukan bimtek melainkan Studibanding tentang pertanian disana dan kenapa mereka tidak izin ke pihak PMD maupun asisten 1 karena mereka ini pergi menggunakan dana pribadi jadi untuk hal ini tidak perlu lagi izin ke PMD maupun asisten 1,\” jelas sekda.
Sebelumnya berangkatnya 10 kades plus camat kedondong kenegara Thailan ini memunculkan tanda tanya besar oleh sebagian masyarakat maupun lembaga yang ada di wilayah Pesawaran. Seperti yang diutarakan Sumarak, Ketua DPD LSM Lipan Pesawaran.
Menurutnya, kepergian para kades ini selain hanya menghambur-hamburkan uang juga secara otomatis berdampak pada pelayanan publik baik itu di tingkat desa mau pun kecamatan pasti terganggu. (soheh)
