Aliansi Masyarakat Way Khilau Tuntut Usut Tuntas Proyek SPAM Rp8 Miliar

Soheh

Senin, 14 Juli 2025 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Way Khilau, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran.

Pesawaran (Netizenku.com): Mereka menuntut agar kasus dugaan korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2022 senilai Rp8 miliar segera diusut tuntas hingga ke akarnya.

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR itu dinyatakan rampung 100 persen, namun hingga kini belum berfungsi. Air bersih yang diharapkan masyarakat tak kunjung mengalir.

Baca Juga  Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator aksi, Okvia Niza, menyampaikan kekecewaannya terhadap proyek tersebut yang menurutnya sarat kejanggalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Ini proyek hilang tanpa jejak. Ada perpindahan pengelolaan dari Dinas Perkim ke Dinas PUPR yang dilakukan tanpa dokumen pendukung yang memadai,” tegas Okvia di depan kantor Kejari, Senin (14/7/2025).

Baca Juga  Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung

Ia menduga adanya permainan dalam proyek ini. Realisasi di lapangan dinilai sangat jauh dari perencanaan awal. Saluran baru yang dijanjikan dalam proyek, ternyata hanya memanfaatkan jaringan lama milik PDAM.

“Sebanyak 1.600 kepala keluarga masih kesulitan air bersih, sementara proyek diklaim selesai 100 persen. Kami tidak menuduh, tapi fakta di lapangan terlalu janggal untuk diabaikan,” ujarnya.

Baca Juga  Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program

Aliansi Masyarakat Way Khilau pun menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak Kejari segera bertindak dan menegaskan bahwa pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi konsekuensi logis jika penanganan kasus di tingkat lokal berjalan lamban.

“Kami akan pantau terus. Jika perlu, eskalasi ke KPK bukan ancaman, tapi langkah nyata,” pungkas Okvia. (*)

Berita Terkait

Viral Pelanggaran Etik, NasDem Pesawaran Beri Kesempatan Terakhir untuk TM
Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program
Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I
Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung
PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan
DPRD Pesawaran Pertanyakan Kejelasan Status KMP
DPRD Pesawaran Tolak Pemanfaatan Lahan Sekolah untuk Program KMP
DPD NasDem Pesawaran Rayakan HUT ke-14 dengan Semangat Kebersamaan

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:39 WIB

Lewat Mini Soccer, Pemprov Lampung dan Jurnalis Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Jumat, 13 Februari 2026 - 13:51 WIB

Pemprov Lampung Tebar 50 Ribu Benih Ikan dan Bersih Bersih di PKOR Way Halim

Kamis, 12 Februari 2026 - 18:38 WIB

Wakil Gubernur Lampung Resmikan Penerbangan Internasional Lampung–Kuala Lumpur

Rabu, 11 Februari 2026 - 17:00 WIB

DPRD Lampung Dorong Keberlanjutan Rute Internasional Lampung–Malaysia

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:27 WIB

Gubernur Mirza Pimpin HLM TPID Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:59 WIB

Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:20 WIB

Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara

Senin, 9 Februari 2026 - 23:55 WIB

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Berita Terbaru