Aliansi Masyarakat Way Khilau Tuntut Usut Tuntas Proyek SPAM Rp8 Miliar

Soheh

Senin, 14 Juli 2025 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Way Khilau, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran.

Pesawaran (Netizenku.com): Mereka menuntut agar kasus dugaan korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2022 senilai Rp8 miliar segera diusut tuntas hingga ke akarnya.

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR itu dinyatakan rampung 100 persen, namun hingga kini belum berfungsi. Air bersih yang diharapkan masyarakat tak kunjung mengalir.

Baca Juga  Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator aksi, Okvia Niza, menyampaikan kekecewaannya terhadap proyek tersebut yang menurutnya sarat kejanggalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Ini proyek hilang tanpa jejak. Ada perpindahan pengelolaan dari Dinas Perkim ke Dinas PUPR yang dilakukan tanpa dokumen pendukung yang memadai,” tegas Okvia di depan kantor Kejari, Senin (14/7/2025).

Baca Juga  PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan

Ia menduga adanya permainan dalam proyek ini. Realisasi di lapangan dinilai sangat jauh dari perencanaan awal. Saluran baru yang dijanjikan dalam proyek, ternyata hanya memanfaatkan jaringan lama milik PDAM.

“Sebanyak 1.600 kepala keluarga masih kesulitan air bersih, sementara proyek diklaim selesai 100 persen. Kami tidak menuduh, tapi fakta di lapangan terlalu janggal untuk diabaikan,” ujarnya.

Baca Juga  DPRD Pesawaran Pertanyakan Kejelasan Status KMP

Aliansi Masyarakat Way Khilau pun menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak Kejari segera bertindak dan menegaskan bahwa pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi konsekuensi logis jika penanganan kasus di tingkat lokal berjalan lamban.

“Kami akan pantau terus. Jika perlu, eskalasi ke KPK bukan ancaman, tapi langkah nyata,” pungkas Okvia. (*)

Berita Terkait

Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program
Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I
Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung
PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan
DPRD Pesawaran Pertanyakan Kejelasan Status KMP
DPRD Pesawaran Tolak Pemanfaatan Lahan Sekolah untuk Program KMP
DPD NasDem Pesawaran Rayakan HUT ke-14 dengan Semangat Kebersamaan
Insentif RT di Pesawaran Pakai Dana Desa, AMP Angkat Bicara

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 15:55 WIB

Pengangkatan Petugas MBG Jadi Pegawai Negara, DPRD Lampung Soroti Nasib Guru Honorer

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:34 WIB

PKB Tetapkan Chusnunia sebagai Ketua DPW Lampung 2026–2031

Jumat, 23 Januari 2026 - 16:52 WIB

Pemprov Lampung Siapkan PKN Tingkat II 2026

Jumat, 23 Januari 2026 - 13:06 WIB

Kominfo dan PPPA Lampung Perkuat Sinergi PUSPAGA

Jumat, 23 Januari 2026 - 11:35 WIB

DPRD Lampung Dukung Rencana Pabrik Rokok HS di Lampung Timur

Kamis, 22 Januari 2026 - 18:59 WIB

HGU SGC Dicabut, Triga Lampung, Negara Harus Pastikan Tak Ada Kelebihan Lahan

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:52 WIB

Yozi Rizal Minta Pemerintah Pusat Transparan soal Pencabutan HGU Anak Usaha SGC di Lampung

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:41 WIB

Rokok Ilegal Marak, DPRD Lampung Dorong Penindakan Menyeluruh

Berita Terbaru

Lampung Selatan

Imigrasi Kalianda Gelar Syukuran Hari Bakti ke-76

Senin, 26 Jan 2026 - 18:48 WIB