Aktivis 98 Desak Presiden Lakukan Reshuffle dan Revisi Kebijakan Pajak

Ilwadi Perkasa

Minggu, 10 Agustus 2025 - 15:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis 98 Indonesia menyerukan sejumlah tuntutan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan visi Indonesia Emas berjalan tanpa dominasi oligarki.

***

Seruan ini disampaikan usai kegiatan retreat dan konsolidasi nasional yang digelar di Lor Sambi, Kaliurang, Yogyakarta, pada 9–10 Agustus 2025. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Aktivis 98 dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Presidium Aktivis 98 menyoroti beberapa persoalan mendesak, mulai dari lemahnya kinerja sejumlah pembantu presiden, kebijakan perpajakan yang membebani rakyat, hingga potensi oligarki dalam pembentukan super holding BUMN Danantara. Mereka mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet guna memastikan hanya pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan.

Baca Juga  Dramaturgi Geleng-Angguk MBG

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Aktivis 98 juga mengkritisi kebijakan insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran dan membebani rakyat. Mereka menuntut agar kebijakan pajak yang adil dan berpihak pada rakyat segera diterapkan. Menurut mereka, pemberian insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan mengurangi penerimaan negara dari sektor yang seharusnya berkontribusi lebih.

Baca Juga  BGN Kelewat Pede, KPK Dengungkan “Tanda Bahaya”

Aktivis 98 juga menuntut agar pengelolaan super holding BUMN Danantara transparan dan diawasi secara independen oleh publik, akademisi, dan lembaga antikorupsi. Mereka menolak jika aset negara tersebut dijadikan alat monopoli segelintir elit politik atau bisnis.

Terakhir, Aktivis 98 menekankan pentingnya reformasi politik melalui revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu untuk memastikan bahwa Indonesia Emas adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya milik elit. Mereka mendorong beberapa poin penting, termasuk perlindungan hak politik rakyat, parliamentary threshold dan presidential threshold 0 persen, dan pilkada langsung oleh rakyat.

Baca Juga  Bau Ikan Busuk dari Dapur MBG

Dengan demikian, Aktivis 98 Indonesia berharap Presiden Prabowo dapat memenuhi tuntutan mereka dan memastikan visi Indonesia Emas berjalan sesuai dengan harapan rakyat.

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 14:46 WIB

DPRD Tubaba Sidak Proyek Irigasi Rp48,35 Miliar yang Diduga Bermasalah

Minggu, 31 Mei 2026 - 21:02 WIB

Pemkab Tubaba Raih Opini WTP ke-15 Kali Berturut-turut

Kamis, 21 Mei 2026 - 12:33 WIB

Tubaba Usulkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Siapkan Kawasan Pendidikan Bertaraf Internasional

Kamis, 21 Mei 2026 - 12:29 WIB

Tubaba Siapkan Tim Lintas Sektor untuk Awasi Aktivitas Usaha

Selasa, 19 Mei 2026 - 21:48 WIB

Tulang Bawang Barat Targetkan Siltap Aparatur Tiyuh Dibayar Sebelum Iduladha

Senin, 18 Mei 2026 - 22:03 WIB

Program Tubaba Berkurban 2026 Himpun 7 Sapi dan 477 Kambing

Minggu, 17 Mei 2026 - 16:25 WIB

Wabup Tubaba Gotong Royong Perbaiki Jalan Bersama Warga

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:11 WIB

Kementan Salurkan Bantuan Tebu, Kopi, dan Kakao untuk Petani Tubaba

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

DPRD Tubaba Sidak Proyek Irigasi Rp48,35 Miliar yang Diduga Bermasalah

Rabu, 10 Jun 2026 - 14:46 WIB

Lampung

BPK Lampung Siap Dukung HPN dan Porwanas 2027

Rabu, 10 Jun 2026 - 13:40 WIB

Lampung

Ketua MPR Ahmad Muzani Nikmati Pindang Salmon Khas Lampung

Rabu, 10 Jun 2026 - 13:35 WIB