Aktivis 98 Desak Presiden Lakukan Reshuffle dan Revisi Kebijakan Pajak

Ilwadi Perkasa

Minggu, 10 Agustus 2025 - 15:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis 98 Indonesia menyerukan sejumlah tuntutan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan visi Indonesia Emas berjalan tanpa dominasi oligarki.

***

Seruan ini disampaikan usai kegiatan retreat dan konsolidasi nasional yang digelar di Lor Sambi, Kaliurang, Yogyakarta, pada 9–10 Agustus 2025. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Aktivis 98 dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Presidium Aktivis 98 menyoroti beberapa persoalan mendesak, mulai dari lemahnya kinerja sejumlah pembantu presiden, kebijakan perpajakan yang membebani rakyat, hingga potensi oligarki dalam pembentukan super holding BUMN Danantara. Mereka mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet guna memastikan hanya pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan.

Baca Juga  Bau Ikan Busuk dari Dapur MBG

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Aktivis 98 juga mengkritisi kebijakan insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran dan membebani rakyat. Mereka menuntut agar kebijakan pajak yang adil dan berpihak pada rakyat segera diterapkan. Menurut mereka, pemberian insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan mengurangi penerimaan negara dari sektor yang seharusnya berkontribusi lebih.

Baca Juga  Dramaturgi Geleng-Angguk MBG

Aktivis 98 juga menuntut agar pengelolaan super holding BUMN Danantara transparan dan diawasi secara independen oleh publik, akademisi, dan lembaga antikorupsi. Mereka menolak jika aset negara tersebut dijadikan alat monopoli segelintir elit politik atau bisnis.

Terakhir, Aktivis 98 menekankan pentingnya reformasi politik melalui revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu untuk memastikan bahwa Indonesia Emas adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya milik elit. Mereka mendorong beberapa poin penting, termasuk perlindungan hak politik rakyat, parliamentary threshold dan presidential threshold 0 persen, dan pilkada langsung oleh rakyat.

Baca Juga  BGN Kelewat Pede, KPK Dengungkan “Tanda Bahaya”

Dengan demikian, Aktivis 98 Indonesia berharap Presiden Prabowo dapat memenuhi tuntutan mereka dan memastikan visi Indonesia Emas berjalan sesuai dengan harapan rakyat.

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 20:54 WIB

PWI Lampung Selatan Kirim 14 Atlet Ikuti Seleksi Porwanas 2027

Jumat, 3 Juli 2026 - 14:05 WIB

Tarif Tol Lampung Dinilai Belum Berpihak ke Warga

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:51 WIB

PB HMI Soroti Kenaikan Tarif Tol Bakter, Dinilai Bebani Ekonomi Masyarakat

Rabu, 1 Juli 2026 - 11:51 WIB

Banggar DPRD Lamsel Lanjutkan Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Minggu, 28 Juni 2026 - 10:12 WIB

LDK DEMA STAI Yasba Bekali Mahasiswa Keterampilan Jurnalistik

Sabtu, 23 Mei 2026 - 20:48 WIB

Zulhas Apresiasi IDS Sumatra 2026 Digelar Tanpa APBD

Sabtu, 23 Mei 2026 - 20:45 WIB

Petugas Kebersihan Tetap Siaga di Tengah Ramainya IDS Sumatra 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 - 20:43 WIB

IDS Sumatra 2026 Dongkrak Pendapatan Pedagang Kecil

Berita Terbaru

E-Paper

Lentera Swara Lampung | 163 | Rabu, 8 Juli 2026

Rabu, 8 Jul 2026 - 01:36 WIB

Lampung

Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB

Selasa, 7 Jul 2026 - 18:07 WIB