Aduan Tak Digubris, FMPB Sambangi Kompolnas

Redaksi

Minggu, 27 Agustus 2023 - 10:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Aduan tidak digubris serta adanya indikasi Aparat Penegak Hukum condong membela PTPN 7 Way Berulu. Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) Kabupaten Pesawaran mewakili masyarakat adat Tanjung Kemala, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedongtataan, datangi Kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

“Kita minta di sini Kompolnas untuk turut mengawal dugaan penyerobotan tanah ulayat hukum adat oleh oknum PTPN 7, karena dipersoalan ini adanya indikasi pihak APH dalam hal ini kepolisian di Polres Pesawaran yang diduga dari awal adanya permasalahan tersebut justru bukan berpihak kepada masyarakat, malah condong membela dan seakan pasang badan untuk para oknum mafia tanah di PTPN VII,” kata Saprudin Tanjung Ketua Harian FMPB, Sabtu (26/8/2023).

Tanjung menceritakan hal tersebut terjadi di beberapa momen, seperti saat masyarakat melaksanakan aksi damai di Kantor ATR/BPN Pesawaran, dan dilanjutkan dengan menutup akses jalan di kebun yang dikuasai PTPN 7 di Tanjung Kemala Desa Tamansari yang tidak memiliki status hak apapun, kepolisian yang dikomandoi Kapolres saat itu justru sangat terkesan berpihak ke PTPN 7, tanpa mau tahu apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan masyarakat adat dan para ahli waris, yang didukung 28 penyibang adat di Kabupaten Pesawaran.

Baca Juga  Puluhan Unggas Mati Mendadak, Distanak Sebut Penularannya dari Luar Pesawaran

“Pada saat aksi itu hampir saja terjadi baku hantam antara polisi dan masyarakat, namun karena para korlap bisa menjaga kondusifitas para peserta aksi, hal tersebut urung terjadi,” ucap Tanjung.

Diungkapkan Tanjung, hal lain juga terjadi saat Kepala Desa Tamansari dan juga 5 lembaga yang diantaranya FMPB, LIRA, LIPAN, FKWKP dan IWOI, melaporkan dugaan korupsi, serta penguasaan bidang tanah tanpa alas hak apapun, yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum PTPN 7, laporan tersebut dilayangkan ke Polda Lampung, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut yang cepat dengan alasan laporan tersebut merupakan pengaduan masyarakat, sementara saat PTPN 7 melaporkan para Korlap aksi damai dan juga melaporkan kepala desa Tamansari, dalam hitungan hari langsung ditindak lanjuti, padahal kepala Desa Tamansari sendiri sudah sejak satu tahun lalu melaporkan ke Polda Lampung atas dugaan pengelolaan perkebunan tanpa alas hak di desa yang ia pimpin tersebut.

Baca Juga  Dendi Tekankan Betapa Pentingnya Gotong Royong

“Saat ini Kepolisian yang disiagakan untuk menjaga tanah di Tanjung Kemala Desa Tamansari, yang saat ini diduduki masyarakat, juga terkesan cawe-cawe terhadap permasalahan tersebut, dengan melarang mendirikan gubuk dan menanam di lahan Tanjung Kemala, bahkan menurut keterangan warga, sempat ada oknum melakukan tindakan dengan mencabut beberapa batang pohon pisang dan kelapa yang ditanam warga,” sesal Tanjung.

Dari kejadian itu, lanjut Tanjung pihaknya bersama perwakilan tokoh adat Tanjung Kemala melaporkan permasalahan itu ke pihak Kompolnas, guna menyampaikan permasalahan yang terjadi, dan hal tersebut langsung ditanggapi oleh bagian pengaduan.

“Laporan kami langsung diterima oleh bagian pengaduan di Kompolnas dan akan segera dibahas lebih dalam oleh komisioner di Kompolnas, intinya sudah ada di meja pimpinan”ungkap Tanjung menirukan ucapan Staf Kompolnas.

Baca Juga  BPDI Pesawaran Bagikan 70 Paket Sembako Warga Terdampak Covid-19

Terkait permasalahan ini pihaknya,selain berharap kepada pihak Kompolnas agar segera menindaklanjuti apa yang dilaporkan tersebut ,dirinya juga berharap kepada Mentri Polhukam Mahfur MD agar ikut meroroti perosalan tersebut.

“Kedatangan kami untuk menanyakan Sikap tegas Kompolnas terkait pengaduan masyarakat terhadap jajaran kepolisian baik Polres Pesawaran maupun polda Lampung, atas Polemik PTPN 7 dengan masyarakat adat di Kabupaten Pesawaran, yang kian menemukan titik jelas bahwa lahan yang saat ini diduduki masyarakat adalah benar milik masyarakat, berdasarkan banyak bukti-bukti yang dimiliki oleh masyarakat. Kami juga sangat berharap besar dalam hal ini kepada Bapak Mahfud MD, selaku Mentri Polhukam, untuk menyoroti hal ini, di mana kita ketahui sepak terjang beliau selama ini benar-benar membela kepentingan masyarakat dan selalu bersikap tegas terhadap oknum-oknum APH yang tidak membela kepentingan masyarakat,” tutup Tanjung. (Soheh/Len)

Berita Terkait

Tim Hukum Paslon ASRI Desak Paslon 02 Didiskualifikasi
Camat Negeri Katon Terbukti Lakukan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu Pesawaran Hanya Rekomendasi Ini!
Diskominfotiksan Pesawaran Diskusi dan Presentasikan Daftar Informasi Publik
TP Koalisi Paslon Nanda Indira-Antonius Targetkan 75 Persen Suara di Tegineneng
Tim Hukum ASRI Desak Bawaslu Proses Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
PMPTSP Pesawaran Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Dapat Hadiah Jas dari Bupati, Ketua DPRD Pesawaran Sebut Dendi Sangat Perhatian
Bupati Dendi Bantah Arahkan Aparatur Daerah Mendukung Istrinya

Berita Terkait

Sabtu, 12 Oktober 2024 - 08:30 WIB

Optimalisasi Bonus Demografi, Pj. Gubernur Lampung Samsudin Buka Seminar Kependudukan dan Luncurkan Population Clock di ITERA

Jumat, 11 Oktober 2024 - 08:19 WIB

Penjabat Gubernur Lampung Terima Kunjungan Pimpinan Ombudsman RI dan Tim Bappenas Bahas Peningkatan Pelayanan Publik

Jumat, 11 Oktober 2024 - 08:11 WIB

Penjabat Gubernur Samsudin Buka Rapat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional

Kamis, 10 Oktober 2024 - 08:19 WIB

Pj. Gubernur Samsudin Dorong Generasi Muda Mandiri Hadapi Tantangan Global

Kamis, 10 Oktober 2024 - 08:08 WIB

Pemprov Lampung Gelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pj. Gubernur Samsudin Tekankan Langkah Konkret untuk Cegah Inflasi

Kamis, 10 Oktober 2024 - 07:54 WIB

Progres Pembangunan Ruas Jalan Ngarip – Ulu Semong, Target Selesai Akhir 2024

Kamis, 10 Oktober 2024 - 07:49 WIB

Pj. Gubernur Lampung Tekankan Integritas dan Netralitas Pada Pilkada 2024

Rabu, 9 Oktober 2024 - 00:06 WIB

Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, Terima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha 2024 dari Kemendagri

Berita Terbaru

Politik

Keluarga Mantan Gubernur Ridho Dukung Mirza-Jihan

Jumat, 11 Okt 2024 - 15:43 WIB

Tulang Bawang Barat

PWI Tubaba Kunjungan dan Workshop di Dewan Pers

Jumat, 11 Okt 2024 - 09:59 WIB