Lampung (Netizenku.com): Para guru honorer dari berbagai wilayah di Indonesia berunjuk rasa menuntut kesejahteraan dan diangkat menjadi PNS, di depan Istana Merdeka pada Kamis, 1 November kemarin.
Namun mirisnya, perwakilan unjuk rasa guru tersebut tidak diterima pihak Istana Kepresidenan.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan skema untuk persoalan tersebut sudah ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Moeldoko mengatakan alasan kenapa perwakilan unjuk rasa guru tersebut belum ditemui oleh pihak Istana Kepresidenan.
\”Sebenarnya bukan nggak mau nerima, sama-sama padat (kegiatan) semua kemarin,\” kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).
Tapi, kata Moeldoko, pada intinya skema untuk penyelesaian persoalan tenaga guru honorer itu sudah ditemukan. Ada beberapa opsi untuk menjawab keluhan para guru tersebut.
\”Ya sebenarnya secara umum skemanya sudah ketemu, ada melalui tes, standarnya seperti itu. Berikutnya skema kedua P3K. kalau nggak bisa lagi ke situ, pendekatan kesejahteraan masing-masing di daerah nanti. Saya pikir skema itu sudah yang bijaksana,\” katanya.
Sementara itu, terkait dengan batasan umur maksimal 35 tahun untuk mendaftar sebagai CPNS, Moeldoko menegaskan hal itu memang sudah menjadi aturan.
\”Regulasinya seperti itu. Nanti kalau semuanya permisif, kita mau korbankan untuk sekian puluh tahun nanti tenaga kerja kita yang mengabdi di birokrasi, kalau nggak optimum, masyarakat yang marah,\” katanya.
Terkait dengan skema lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Moeldoko menegaskan hal itu sudah menjadi keputusan. Dia menegaskan harus ada tes juga untuk jalur ini.
\”Kita ini menuju pada birokrasi lebih baik atau asal-asalan? Itu pilihannya. Kalau mau asal-asalan ya sudah, sama saja kan. Jangan dong sekian lama dia punya usia mengabdi pada pemerintah, kalau enggak dibenahin, mulai sekarang nggak pernah gitu,\” kata Moeldoko. (dtc/lan)
