Jalan Ambrol, Pemkab Pesibar Pasif, Legislator RI Meradang

Redaksi

Sabtu, 28 Juli 2018 - 11:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesisir Barat (Netizenku.com): Ambrolnya jalan penghubung Krui-Bengkulu tepatnya di kilometer 20 Pekon Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, akhir-akhir ini menjadi sorotan seluruh pihak.

Pasalnya, jalur alternatif yang ada sejak setahun lalu, bukan menjadi solusi \”cantik\” bagi para pengendara yang melintas. Justru, hampir memakan nyawa korban yang terseret ombak ketika air laut sedang pasang.

Ironisnya, Pemkab Pesisir Barat hanya bisa berpangku tangan seolah buang badan, dan ini membuat seluruh pihak meradang. Katanya sih, bukan tanggungjawab dan wewenang Pemkab.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI, yang juga putra daerah Pesisir Barat, Henry Yosodiningrat angkat bicara. Ia mengecam statemen Bupati tersebut.

Baca Juga  SMAN 1 Liwa Ditarget Masuk Lima Besar Sekolah Unggulan di Lampung

\”Statemen itu tidak pantas disampaikan oleh Bupati Agus Istiqlal, karena bupati itu adalah pelayan masyarakat, jadi sudah menjadi tanggungjawabnya untuk memberikan yang terbaik buat Pesisir Barat,\” kata Henry, Sabtu (28/7).

Dirinya jiga menyayangkan tindakan pasif dari Pemkab setempat. Sebab, jika tahu jalam tersebut merupakan jalan negara, mengapa tidak dari awal Bupati berkoordinasi dengan Menteri PUPR atau Dirjen Bina Marga untuk terkait penanganan dan solusi.

\”Sampaikan bahwa jalan ambrol itu menghubungkan Jawa-Sumatera, jalur utama distribusi barang dari Jawa menuju Sumatera dan sebaliknya, sehingga apabila tidak dibangun segera akan mengakibatkan tingginya harga kebutuhan masyarakat yang didatangkan dari Pulau Jawa,\” Ketua GRANAT ini.

Baca Juga  Sekda Lampung Dukung Program BKKBN, Percepat Penurunan Stunting dan Pembangunan Keluarga Berkualitas

Kondisi jalan ambrol itu, tambah dia, juga akan berpengaruh dengan rendahnya harga hasil bumi yang dihasilkan warga Pesisir Barat, karena pengaruh dari tingginya ongkos apabila akan didistribusikan melalui jalan lintas tengah.

\”Efek ekonomi melemah dengan kondisi jalan ambrol tersebut tidak menjadi perhatian bupati, artinya sensitifitas pemimpin Pesisir Barat lemah, dan berpengaruh dengan lambannya pembangunan di Pesisir Barat terutama bidang ekonomi yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,\” ujar Henry.

Padahal, kata dia, dari awal jabatan Bupati Agus Istiqlal, dirinya telah memfasilitasi untuk berkoordinasi dengan Menteri PUPR, dan seharusnya hubungan tersebut dirawat sehingga kalau Pesisir Barat membutuhkan pembangunan infrastruktur bisa berkomunikasi langsung.

\”Karena cinta saya dengan Pesisir Barat dan Lampung, sudah saya fasilitasi untuk mempertemukan menteri PUPR dengan bupati dan jajaran, artinya kalau hubungan tersebut dirawat dengan baik, tidak ada kendala apabila mereka bertemu langsung dengan menteri, dan tentu perbaikan jalan ambrol tersebut tidak butuh waktu setahun untuk diperbaiki,\” tandasnya.

Baca Juga  Evaluasi LKPJ 2025, Bupati Tubaba Perkuat Sinergi Wujudkan Visi 2029

Seperti di ketahui, akibat ambrolnya jalan KM 20 Pekon Mandiri Sejati Kecamatan Krui Selatan, lalu lintas kerap terganggu, pasalnya jalan alternatif yang sudah digunakan sejak tahun lalu kerap tergenang air laut, bahkan beberapa hari yang lalu hampir memakan korban jiwa akibat terseret ombak, dan dua orang korban yang terseret tersebut walaupun nyawanya bisa diselamatkan tetapi kehilangan dua unit sepeda motor. (Iwan)

Berita Terkait

Evaluasi LKPJ 2025, Bupati Tubaba Perkuat Sinergi Wujudkan Visi 2029
Sekda Lampung Dukung Program BKKBN, Percepat Penurunan Stunting dan Pembangunan Keluarga Berkualitas
Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi
Ada Ulat di Menu MBG, Siswa Lambar Enggan Konsumsi
Saat Struktur Lebih Gemuk dari Kinerja: Lampung Barat Butuh Perombakan
Iuran KPN Naik, PDAM Mandek, Sampah Membusuk, Warga Lambar Dipaksa Maklum
KPN Sai Betik Lampung Barat: Tanpa Rapat, Tanpa Sepakat Iuran Naik Seenaknya
Pemkab Lambar Siap Terapkan WFH Setiap Jumat, Tunggu Aturan Resmi

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 21:17 WIB

Sekretariat Bersama 3 Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers di Lampung Resmi Terbentuk

Jumat, 1 Mei 2026 - 13:44 WIB

Ini Ketentuan Dapur Mitra MBG Lampung yang Insentifnya Disetop

Kamis, 30 April 2026 - 22:15 WIB

Perkuat Data Siger Lampung, Sekda Marindo Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Kamis, 30 April 2026 - 15:04 WIB

Laporan Pengancaman Wartawan di Bandar Lampung Diproses Polisi

Rabu, 29 April 2026 - 19:47 WIB

Pansus LKPj DPRD Lampung Soroti Ketidaksinkronan Data

Rabu, 29 April 2026 - 14:44 WIB

Wagub Lampung Dampingi Peresmian Kampus UMJ di Tulang Bawang

Rabu, 29 April 2026 - 14:40 WIB

Pemprov Lampung Raih Apresiasi PJPK 2025, Perkuat Pembangunan Keluarga

Selasa, 28 April 2026 - 14:42 WIB

Wagub Jihan Groundbreaking Ruas Bandar Jaya-Mandala, Targetkan Kemantapan Jalan 96%

Berita Terbaru

E-Paper

Lentera Swara Lampung | 157 | Kamis, 30 April 2026

Kamis, 30 Apr 2026 - 23:48 WIB

Pringsewu

Kabupaten Pringsewu Raih Penghargaan dari Bank Indonesia

Kamis, 30 Apr 2026 - 19:45 WIB