Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanggamus, Suaidi, meminta seluruh kepala pekon menjadikan penguatan layanan kesehatan primer sebagai salah satu prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dukungan pemerintah pekon dinilai menjadi kunci keberhasilan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) hingga tingkat desa.
Tanggamus (Netizenku.com): Hal itu disampaikan Suaidi saat membuka Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Tingkat Pekon Kabupaten Tanggamus di Aula Serumpun Padi, Gisting, Kamis (16/7/2026).
Menurut Suaidi, Kabupaten Tanggamus telah berhasil menerapkan ILP di seluruh puskesmas. Namun, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan penguatan pelayanan kesehatan di tingkat pekon melalui Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKD/K), Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu.
“Saat ini Kabupaten Tanggamus telah berhasil mengimplementasikan ILP di 100 persen puskesmas yang kita miliki. Ini adalah capaian yang luar biasa. Namun tantangan kita tidak berhenti di tingkat puskesmas saja,” ujar Suaidi.
Ia menegaskan, kader kesehatan di tingkat pekon merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka berperan memantau kesehatan warga, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia.
Karena itu, Suaidi meminta pemerintah pekon memberikan dukungan nyata melalui kebijakan maupun penganggaran. Ia mendorong kepala pekon menyelaraskan APBDes dan Dana Desa untuk mendukung operasional layanan kesehatan primer.
“Saya meminta kepala pekon secara aktif menyelaraskan APBDes dan Dana Desa untuk mendukung operasional sarana kesehatan primer, insentif kader, serta pemenuhan sarana dasar UPKD/K,” tegasnya.
Menurutnya, investasi pada pelayanan kesehatan primer akan berdampak besar terhadap upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dukungan pemerintah desa juga diharapkan mampu memperkuat peran kader kesehatan dalam menjalankan fungsi promotif dan preventif.
Pada kesempatan tersebut, Suaidi turut mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap implementasi ILP di Kabupaten Tanggamus, termasuk hibah Global Fund melalui komponen Resilient and Sustainable System for Health (RSSH) Tahun 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan ILP membutuhkan sinergi lintas sektor. Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bapperida, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah pekon diminta memperkuat kolaborasi agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat.
“Upayakan agar tidak ada lagi ego sektoral dalam urusan menyelamatkan nyawa manusia dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Tanggamus,” katanya.
Suaidi berharap forum sosialisasi tersebut menghasilkan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret sehingga penguatan pelayanan kesehatan primer di tingkat pekon dapat segera diwujudkan dan mendukung terciptanya masyarakat Tanggamus yang lebih sehat. (*)
