Masyarakat penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Tanggamus yang kepesertaannya dinonaktifkan akibat pemutakhiran data pemerintah pusat, sementara waktu disarankan beralih menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri apabila membutuhkan layanan kesehatan selama Juli hingga Agustus 2026.
Tanggamus (Netizenku.com): Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, Hardasyah, mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI merupakan kebijakan pemerintah pusat yang didasarkan pada hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, pemerintah pusat menemukan masih banyak masyarakat yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, namun masih tercatat sebagai peserta PBI.
“Pusat menilai masih banyak masyarakat yang sebenarnya tidak lagi layak menerima BPJS PBI, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Atas dasar itu, Kementerian Sosial melakukan penyesuaian data sehingga kepesertaan BPJS PBI dinonaktifkan secara serentak,” ujar Hardasyah saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan, pemberian bantuan iuran BPJS Kesehatan kini mengacu pada kelompok kesejahteraan berdasarkan kategori desil dalam DTSEN. Kepesertaan PBI hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk Desil 1 hingga Desil 5, yaitu kelompok sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan ekonomi pas-pasan.
“Sementara masyarakat yang masuk kategori Desil 6 sampai Desil 10 tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah untuk iuran BPJS Kesehatan,” katanya.
Meski demikian, Hardasyah menyebut masyarakat yang sebenarnya masih masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5, tetapi kepesertaan PBI-nya ikut dinonaktifkan, dapat sementara mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri apabila membutuhkan pelayanan kesehatan yang mendesak.
“Untuk masyarakat Desil 1 sampai Desil 5 yang membutuhkan pelayanan kesehatan segera dan sudah memiliki kartu BPJS, sementara bisa beralih ke kepesertaan mandiri. Setelah itu, pada September nanti silakan melapor ke Dinas Sosial Tanggamus agar kepesertaan PBI dapat diproses kembali sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus juga menyiapkan skema pembiayaan bagi masyarakat Desil 1 hingga Desil 5 yang membutuhkan layanan rawat inap tanpa tindakan operasi di RSUD Batin Mangunang Kotaagung.
Hardasyah menjelaskan, masyarakat yang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut diminta segera melapor ke Dinas Sosial agar pihaknya dapat berkoordinasi dengan rumah sakit terkait pembiayaan selama masa perawatan.
“Kompensasi ini hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tanpa tindakan operasi di RSUD Batin Mangunang Kotaagung. Setelah pasien masuk rumah sakit, segera laporkan ke Dinas Sosial agar kami dapat berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait pembiayaannya,” tegasnya. (*)
