Bandarlampung (Netizenku.com): Bawaslu Provinsi Lampung menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir keputusan KPU Kota Bandarlampung yang mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah yang diusung oleh PDI Perjuangan, Gerindra, dan Nasional Demokrat tersebut.
Keputusan itu tertuang dalam dokumen putusan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung bernomor Nomor 1 P/PAP/2021.
Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan putusan Majelis Pemeriksa dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Ssitematis, dan Masif (TSM) Pilkada Bandarlampung Tahun 2020 di Hotel Bukit Randu, Rabu (6/1) lalu, semua didasarkan pada fakta persidangan dan aturan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam putusan yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Lampung, dan kami tentu menghormati putusan dari MA,\” kata Khoir sapaan akrabnya lewat pesan WhatsApp, Rabu (27/1) malam.
Dia menilai, baik MA maupun Bawaslu, mempunyai kewenangan masing-masing untuk memutuskan pelanggaran pilkada.
Bawaslu menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang, kemudian penggugat mengajukan gugatan ke MA, karena upaya hukum dimungkinkan, dan MA memutuskan juga berdasar undang-undang,.
Sedangkan KPU Kota Bandarlampung juga menjalankan keputusan hukum menurut undang-undang.
Khoir mengaku pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari MA tentang putusan yang memenangkan Paslon Nomor Urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah.
\”Bawaslu tidak masuk sebagai pihak yang berperkara dalam proses hukum di MA jadi kami tidak mendapatkan pemberitahuan resmi terkait putusan tersebut,\” ujar dia. (Josua)
