Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan pemeriksaan PCR Covid-19 bagi bakal calon kepala daerah (cakada), sebelum melakukan pendaftaran ke KPU pada 4-6 September, belum memiliki dasar hukum.
\”Kita memahami belum ada dasar hukum bagi kami terutama revisi PKPU ini belum ditetapkan menjadi Peraturan KPU karena masih dalam proses harmonisasi antara KPU RI dan Kemenkumham,\” kata Erwan di Bandarlampung, kemarin.
Sampai dengan hari ini, KPU RI sudah membuat draft revisi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19.
Di dalam draft PKPU tersebut hasil pemeriksaan PCR Covid-19 dilaksanakan sebelum masa pendaftaran, 4-6 September.
\”Alhamdulilah 8 KPU Kab/Kota sudah mengoordinasikan dengan partai politik pengusung untuk menyampaikan kepada balon kada untuk secara mandiri melakukan pemeriksaan PCR Covid-19 di RSUDAM,\” ujarnya.
Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah mengatakan meskipun pemeriksan PCR Covid-19 bagi bakal cakada belum memiliki regulasi.
Namun pihak pengawas akan memastikan yang bersangkutan ketika mendaftarkan diri didampingi Ketua dan Sekretaris partai politik pengusung, kemudian legal SK-nya dari pengurus di tingkat Bandarlampung.
\”Tetapi informasinya bahwa mereka sudah harus ada bukti bebas Covid-19 ketika mendaftarkan dirinya,\” ujar Candra, Selasa (1/9).
Bawaslu membentuk tim pengawas untuk siaga di KPU Bandarlampung guna mengawasi pelayanan KPU kepada bakal calon yang akan mendaftar.
\”Ketaatan KPU di dalam membuka pendaftaran dan mengumumkan pendaftaran, serta keterbukaan KPU kepada kita terhadap dokumen-dokumen syarat calon dan pencalonan,\” kata dia.
Bawaslu telah melayangkan surat pencegahan agar KPU menjalankan pedoman teknis pendaftaran, penelitian, dan perbaikan dokumen persyaratan. (Josua)
