Bandarlampung (Netizenku.com) : Bawaslu Provinsi Lampung menyambut baik penandatanganan pakta integritas bersama KPK RI saat Pilkada Serentak 2020.
Sebelumnya dalam pertemuan bersama Ketua KPK RI Firli Bahuri di Gedung Pusiban Pemprov Lampung, Kamis (6/8) sore, disebutkan pakta integritas anti money politic akan ditandatangani bersama KPU RI, dan Kementerian Dalam Negeri.
Penandatanganan pakta integritas akan dilaunching di Jakarta dan diikuti 270 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020.
Selain mencegah money politics, KPK RI juga menjalin kerja sama dengan partai politik untuk mencegah praktik mahar politik.
Menurut Firli, money politics dan mahar politik menyebabkan tingginya biaya politik sehingga menjadi salah satu penyebab tindak korupsi.
Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah telah mengimbau partai politik untuk tidak melakukan mahar politik.
\”Kita juga melakukan koordinasi kerja sama dengan KPK RI, Bawaslu RI, kemudian juga dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Itu bagian dari upaya strategis yang kita lakukan untuk mencegah adanya mahar politik di dalam pencalonan ini,\” kata Khoir sapaan akrabnya saat dihubungi Netizenku.com.
\”Tapi kan ranahnya tentu bukan di daerah, karena mahar politik urusannya sama rekomendasi parpol pusat,\” lanjut dia.
Khoir berharap penandatanganan pakta integritas bersama KPK dapat memberikan efek yang positif bagi pencegahan money politics agar pilkada bersih.
\”Dulu kan kita juga selalu melakukan penandatanganan pakta integritas setiap pasca penetapan calon. Dengan adanya KPK di situ mungkin beda,\” ujarnya.
Namun Khoir menjelaskan mahar politik tidak sama dengan cost politics atau biaya politik yang diterima oleh parpol untuk menggerakkan mesin partai.
Dan cost politic tersebut harus dilaporkan sebagai laporan penerimaan dana kampanye.
\”Itu baru tidak masuk bagian mahar politik.\”
Pertemuan tertutup bersama KPK RI di Gedung Pusiban juga turut dihadiri 15 kepala daerah se-Lampung.
Wali Kota Bandarlampung dua periode, Herman HN, usai pertemuan mengatakan dirinya sudah beberapa kali mencalonkan dalam pilkada dan mengaku tidak pernah memakai uang.
\”Tapi alhamdulilah saya bisa berbuat untuk kepentingan rakyat, gratis berobat, gratis pendidikan. Kalau kepala daerah kita enggak money politics bisa berbuat untuk rakyat.\”
\”Gratis untuk rakyat ini kan perlu. Beliau (Firli Bahuri) sudah bicara bagaimana rakyat itu makmur, sejahtera,\” tutupnya. (Josua)
