Pemerintah Provinsi Lampung mendukung rencana penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Nasional Jalan Tol yang diinisiasi Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pada awal Oktober 2026.
Lampung (Netizenku.com): Dukungan tersebut disampaikan setelah Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol MTI, Dr. (C) M. Alkautsar, M.M., memaparkan rencana penyelenggaraan FGD lintas sektor di Provinsi Lampung, Kamis (10/9/2026).
FGD berskala nasional tersebut akan mempertemukan Kementerian/Lembaga terkait, regulator, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), akademisi, praktisi, serta elemen masyarakat untuk membahas berbagai persoalan dan pengembangan ekosistem jalan tol di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lampung dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sekaligus menjadi salah satu simpul utama konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Gubernur Lampung mengatakan, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengurai berbagai tantangan sekaligus mendorong pengembangan ekosistem jalan tol secara lebih komprehensif.
“Pemerintah Provinsi Lampung pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan FGD Nasional Jalan Tol di Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang terukur serta konstruktif guna meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, konektivitas, hingga dampak ekonomi jalan tol bagi masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur Lampung.
Pemprov Lampung juga mengarahkan agar persiapan teknis kegiatan dikoordinasikan secara matang bersama seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan FGD berjalan lancar.
Sementara itu, Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, Dr. (C) M. Alkautsar, M.M., mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap agenda nasional tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov Lampung. Dukungan ini menjadi energi bagi Forum untuk menghadirkan ruang dialog yang objektif, kritis, dan solutif mengenai pengelolaan jaringan jalan tol di Indonesia,” kata Alkautsar.
Menurut Alkautsar, FGD Nasional tersebut akan membahas sejumlah isu krusial, antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), keselamatan pengguna jalan, akuntabilitas kebijakan penyesuaian tarif, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kondisi darurat, serta optimalisasi kontribusi jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami ingin FGD ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan. Lampung harus menjadi contoh bagaimana keberadaan jalan tol tidak hanya menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, MTI akan melakukan koordinasi bersama Pengurus Pusat MTI, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, regulator, pengelola jalan tol, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.
FGD Nasional tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi multipihak dalam mewujudkan ekosistem jaringan jalan tol Indonesia yang aman, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)
