Nasib 4 Desa Pemekaran Tunggu Kemendagri

Redaksi

Senin, 21 Januari 2019 - 15:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Nasib empat desa hasil pemekaran yang ada di tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Pesawaran, hingga saat ini belum didefinitifkan.

Ini lantaran masih menunggu persetujuan dari kementerian dalam negeri cq ditjen bina pemerintahan desa RI.  Dimana diketahui, empat desa hasil pemekaran tersebut yakni Desa Dantar pemekaran dari Desa Padang Cermin selaku Desa induk, Desa Kalirejo pemekaran dari Desa Wates  Kecamatan Wayratai dan dua desa lainya yakni Desa Gerujugan Baru Pemekaran dari Desa Roworejo serta Desa Pujodadi pemekaran dari Desa Poncokresno Kecamatan Negeri Katon.

Baca Juga  Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung

\”Untuk proses definitif 4 desa hasil pemekaran  itu saat ini masih dalam proses kita masih menunggu keputusan dari kementerian dalam negeri cq ditjen bina pemerintahan desa,\” kata Kepala Bagian Pemerintahan Desa Isroni Mihradi, Senin (21/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijelaskan Isroni, penyerahan berkas pengajuan definitif tersebut diserahkan dirinya langsung bersama ke 4 Pjs kades desa hasil pemekaran pada Rabu malam (16/1). \”Penyerahan berkasnya sudah kita serahkan pada, Rabu malam (16/1), bersama pihak provinsi dan 4 Pjs kadesnya. Kita menyerahkan berkas permohonan pengusulan desa persiapan menuju desa definitif. Berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang penataan desa,\” jelas Isroni.

Baca Juga  PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan

Diutarakan Isroni, pemekaran 4 desa tersebut mulai dilakukan sejak tahun 2016 yang lalu. Namun baru disahkan dan ditetapkan  menjadi Ranperda oleh DPRD pada 16 Juli 2018. \”Tahapannya memang lumayan cukup panjang makanya baru bulan ini kita ajukan setelah disahkan pihak DPRD dan mendapatkan persetujuan gubernur,\” ucapnya.

Untuk sementara ini, lanjut Isroni, sambil menunggu pendenitifan desa untuk dana desanya itu masih menginduk ke desa induk masing-masing. \”Kalau tidak salah 30 persen itu DDnya untuk desa pemekaran, sedangkan untuk tugas Pjs kadesnya itu menghantarkan hingga desa definitif hingga pemilihan kepala desa definitif, \”tutupnya. (Soheh).

Baca Juga  Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I

Berita Terkait

Viral Pelanggaran Etik, NasDem Pesawaran Beri Kesempatan Terakhir untuk TM
Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program
Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I
Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung
PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan
DPRD Pesawaran Pertanyakan Kejelasan Status KMP
DPRD Pesawaran Tolak Pemanfaatan Lahan Sekolah untuk Program KMP
DPD NasDem Pesawaran Rayakan HUT ke-14 dengan Semangat Kebersamaan

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:39 WIB

Lewat Mini Soccer, Pemprov Lampung dan Jurnalis Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Jumat, 13 Februari 2026 - 13:51 WIB

Pemprov Lampung Tebar 50 Ribu Benih Ikan dan Bersih Bersih di PKOR Way Halim

Kamis, 12 Februari 2026 - 18:38 WIB

Wakil Gubernur Lampung Resmikan Penerbangan Internasional Lampung–Kuala Lumpur

Rabu, 11 Februari 2026 - 17:00 WIB

DPRD Lampung Dorong Keberlanjutan Rute Internasional Lampung–Malaysia

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:27 WIB

Gubernur Mirza Pimpin HLM TPID Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:59 WIB

Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:20 WIB

Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara

Senin, 9 Februari 2026 - 23:55 WIB

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Berita Terbaru