Bandarlampung (Netizenku.com): Koalisi Pembela Kebebasan Pers Lampung menyerahkan Legal Opinion atau Pendapat Hukum kepada aparat penegak hukum Polresta Bandarlampung, Jumat (28/1).
Legal opinion itu terkait peristiwa pengusiran dan upaya perampasan alat kerja dua jurnalis saat meliput di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung, Senin (24/1) lalu.
Baca Juga: Koalisi Pers Desak Kepolisian Usut Kekerasan Jurnalis di BPN Bandarlampung
Koalisi Pembela Kebebasan Pers Lampung terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Lampung, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Lampung, dan LBH Pers Lampung.
“Banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tak diusut secara tuntas. Sebab itu, kami mendorong kepolisian agar memutus mata rantai kekerasan terhadap jurnalis,” ujar Direktur LBH Pers Lampung, Chandra Bangkit, di Mapolresta Bandarlampung.
Menurut Chandra, pihak kepolisian sangat jarang menggunakan UU Pers 40/1999 ketika menangani perkara terkait kekerasan terhadap jurnalis.
“Maka kami sampaikan dalam Legal Opinion, bahwa kasus ini dapat diproses menggunakan UU Pers,” kata dia.
Sementara Ketua AJI Bandarlampung, Hendry Sihaloho, berharap kepolisian menegakkan hukum dan tidak permisif terkait kekerasan terhadap jurnalis.
Hal itu sebagai komitmen pada kebebasan pers dan menjaga hak-hak publik terpenuhi.
“Jurnalis bekerja memenuhi hak publik. Jika jurnalis aman, maka hak publik dapat terpenuhi,” ujar Hendry.
Kasatreskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Devi Sujana, menegaskan pihaknya akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut.
“Laporan kemarin sudah diterima. Sudah beberapa saksi diperiksa, termasuk cek TKP. Ke depan kami akan memeriksa terlapor. Kami akan bekerja profesional,” ujar Devi.
Dia menyampaikan kepolisian memerlukan dukungan setiap pihak untuk menuntaskan kasus tersebut.
“Kami perlu dukungan semua pihak, kami akan mendukung penuh penegakan undang-undang pers,” kata dia. (Josua)
