Yusdianto: tidak ada pembangunan rendah karbon di Lampung

Redaksi

Kamis, 20 Januari 2022 - 19:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dosen Fakultas Hukum Unila, Dr Yusdianto (kiri) dan Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Lampung, A Lianurzen (kanan), dalam acara FGD Walhi Lampung di Hotel Aston, Bandarlampung, Kamis (20/1). Foto: Netizenku.com

Dosen Fakultas Hukum Unila, Dr Yusdianto (kiri) dan Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Lampung, A Lianurzen (kanan), dalam acara FGD Walhi Lampung di Hotel Aston, Bandarlampung, Kamis (20/1). Foto: Netizenku.com

RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yang direvisi pada 2021 lalu diharapkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca yang ditargetkan sebesar 2,9 juta CO2eq pada 2030.

“Mudah-mudahan sudah lebih terarah lah pembangunannya,” kata dia.

FGD yang diikuti kelompok masyarakat sipil ini memberikan gambaran situasi emisi karbon di Lampung termasuk upaya pencapaian target.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, mengatakan pihaknya akan melihat sejauh mana implementasi dari komitmen yang sudah disusun oleh pemprov, baik yang tertuang dalam RPJMD maupun rencana kerja Tim Inventarisir gas rumah kaca.

Baca Juga  Kementan Buka Program Pelatihan Petani Muda ke Jepang, Pemuda Lampung Berkesempatan Daftar

“Kita lihat gambaran hari ini, belum ada angka pasti penurunan emisi hari ini. Targetnya kan cukup fantastis sampai 2030 ditargetkan menurunkan emisi sampai 9%,” ujar dia.

Irfan justru mempertanyakan komitmen pemprov yang dalam RPJMD Lampung justru mengalokasikan rencana pembangunan PLTU di Lampung Selatan.

“Itu kan bertentangan dengan semangat pembangunan rendah karbon,” tegas dia.

Baca Juga  Kwarda Lampung Buka Puasa Bersama 50 Anak Yatim, Perkuat Kepedulian Sosial

Menurut Irfan dari 4 sektor penyumbang gas emisi rumah kaca di Lampung, sektor lahan gambut dan kehutanan dinilai akan menjadi kunci dalam menurunkan emisi karbon.

Kondisi Hutan di Provinsi Lampung 2021

Catatan Akhir Tahun 2021 Walhi Lampung “Catatan Kritis Keadilan Ekologis di Provinsi Lampung” menjelaskan secara rinci kondisi hutan di Lampung pada 2021 lalu.

Baca Juga  HPN 2026, Lesty Putri Utami: Pers Harus Berani Uji Kekuasaan

Provinsi Lampung dengan 15 kabupaten/kota meliputi areal daratan seluas 35.288.35Km² atau seluas 3.528.835 hektare termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara Pulau Sumatera.

Dari total luas daratan tersebut, seluas 1.004.735 hektare merupakan kawasan hutan dimana luas kerusakan tutupan lahan mencapai 37,42% atau 375.928 hektare dan hanya menyisakan sedikit tutupan lahan primer.

Berita Terkait

Gubernur Lampung Hadiri Pelantikan BEM Unila, Tekankan Peran Mahasiswa
Perbaikan Jalan Patimura–Soekarno Hatta Metro Segera Dimulai
Pemprov Lampung Mulai Perbaikan Jalan Prioritas 2026
IJP Lampung Jajaki Kolaborasi Promosi Wisata dengan Dinas Pariwisata
Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas
BPBD Lampung Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir di Bandarlampung
BMBK Lampung Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus LHP BPK
Sekdaprov Lampung Paparkan Strategi Tekan Pengangguran

Berita Terkait

Senin, 6 April 2026 - 17:39 WIB

Gubernur Lampung Hadiri Pelantikan BEM Unila, Tekankan Peran Mahasiswa

Jumat, 3 April 2026 - 20:56 WIB

Pemprov Lampung Mulai Perbaikan Jalan Prioritas 2026

Kamis, 2 April 2026 - 19:10 WIB

IJP Lampung Jajaki Kolaborasi Promosi Wisata dengan Dinas Pariwisata

Kamis, 2 April 2026 - 19:04 WIB

Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

Kamis, 2 April 2026 - 12:24 WIB

BPBD Lampung Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir di Bandarlampung

Rabu, 1 April 2026 - 21:22 WIB

BMBK Lampung Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus LHP BPK

Rabu, 1 April 2026 - 12:50 WIB

Sekdaprov Lampung Paparkan Strategi Tekan Pengangguran

Selasa, 31 Maret 2026 - 19:03 WIB

Disnakeswan Lampung Raih Peringkat 2 Kematangan Perangkat Daerah

Berita Terbaru

Pringsewu

Kejari Pringsewu Eksekusi Uang Pengganti Korupsi Rp1,8 Miliar

Senin, 6 Apr 2026 - 19:03 WIB