Salah satu warga setempat yang pernah bekerja di perusahaan tambang batu setempat mengatakan praktik tersebut sudah berlangsung lama.
“Kalau saat pengeboman terasa geger kayak gempa gitu, jelas terganggu. Sempat teriak-teriak sih kalau pas ngebom batu itu karena suaranya besar, tapi kami hanya bisa teriak-teriak dari jauh doang, kayaknya sih pakai dinamit Pak,” ujar dia di kediamannya, Rabu (19/1).
Tembok rumahnya banyak banyak yang retak dan hingga kini belum ada perbaikan dari pihak perusahaan PT Batu Makmur.
“Sebelum ada pengeboman mah enggak retak. Katanya ada kompensasi tapi belum ada ini, ada juga warga yang sudah katanya. Ada juga kompensasi beras 5 Kg,” kata pria tersebut.
Dia berharap perusahaan tambang tidak memakai bahan peledak karena dikhawatirkan menimbulkan longsor.
“Pemerintah maunya tegas jangan ada izin usaha buat ngeruk gunung. Kalau melanggar disanksi tegas dan cabut izinnya,” ujar dia.
Warga lainnya, seorang ibu rumah tangga juga menuturkan hal senada.
“Suaranya duar gitu, besar betul. Kalau ditanya terganggu ya jelas lah karena suaranya besar betul, kalau dinding rumah saya kebetulan enggak ada yang retak,” kata dia.
Bada, warga setempat yang melakukan perbaikan terhadap rumah yang terdampak aktifitas peledakan batu mengaku sedikitnya 20 rumah rusak telah diperbaikinya.
“Iya ini saya baru pulang perbaiki rumah warga yang retak-retak. Ada yang dikasih acian semen, ada yang kita kasih lem, kan dindingnya yang retak,” ujar dia.
Dia menuturkan aktifitas pengeboman gunung batu tersebut sudah berlangsung sejak 2019 di 15 titik.
“Terasa betul dentuman suaranya, karena mereka 15 titik ngebomnya, makanya sampai rumah warga retak,” kata dia.
Humas PT Batu Makmur, Jahidin, menjelaskan pihaknya sudah memenuhi tuntutan warga.
“Sudah beres, semua rumah warga sudah diperbaiki dan warga juga sudah diberikan kompensasi sama perusahaan PT Batu Makmur,” kata dia.
Berdasarkan kesepakatan bersama warga, perusahaannya memberikan kompensasi berupa beras 5 Kg kepada warga. Kemudian titik pengeboman juga sudah dikurangi dari yang sebelumnya 15 titik menjadi 5 titik pada 4 Januari 2022 lalu.
“Semua beres karena sudah ada perjanjian warga yang disepakati bersama dan warga pun sudah temen kesepakatan itu,” tutup dia. (Josua)
Halaman : 1 2
