Lampung Selatan Raih Juara 2 Nasional Creative Financing 2026

Kabupaten Lampung Selatan sukses menorehkan prestasi gemilang di panggung nasional. Daerah ini berhasil menyabet peringkat kedua kategori Creative Financing pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.

Lampung Selatan (Netizenku.com): Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sabtu malam (25/4/2026).

Ajang yang digelar Kemendagri bersama detik.com ini menyoroti konsep entrepreneur government. Lampung Selatan dinilai piawai dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dalam kategori kabupaten, Lampung Selatan bersaing ketat di papan atas,

1. Kabupaten Bintar (Peringkat I)

2. Kabupaten Lampung Selatan (Peringkat II)

3. Kabupaten Batu Bara (Peringkat III)

Sementara itu, Kota Bandar Lampung berhasil memuncaki kategori kota, dan Provinsi Sumatera Utara menjadi yang terbaik di tingkat provinsi.

Prestasi ini tidak hanya berbuah trofi. Pemerintah pusat memberikan insentif fiskal sebagai stimulus pembangunan. Sebagai juara kedua, Lampung Selatan berhak menerima dana bantuan sebesar Rp2 miliar.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa penghargaan ini bertujuan menciptakan iklim kompetisi yang sehat.

“Tantangan kepala daerah tidak mudah. Capaian positif ini perlu dipublikasikan agar masyarakat luas mengetahuinya,” ujar Tito.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajarannya. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini adalah buah dari kerja keras bersama.

“Alhamdulillah, ini hasil kerja kolektif mulai dari Wakil Bupati, Sekda, perangkat daerah, hingga masyarakat desa. Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh warga Lampung Selatan,” ujarnya.

Capaian ini diharapkan menjadi pemantik bagi Lampung Selatan untuk terus berinovasi dalam mengelola pembiayaan daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. (*)