Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu, Provinsi Lampung, mematangkan program Jaring Pengaman Pringsewu Makmur (JP Prima) sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan miskin, khususnya warga yang telah berada di atas garis kemiskinan tetapi masih berisiko kembali jatuh ke dalam kemiskinan.
Pringsewu (Netizenku): Pembahasan sekaligus sosialisasi program tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas di Ruang Rapat Bupati, Kantor Pemkab Pringsewu, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk berbagi pengalaman terkait penerapan program perlindungan masyarakat rentan.
Dalam arahannya, Riyanto didampingi Sekretaris Daerah M. Andi Purwanto dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Titik Puji Lestari, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu dalam lima tahun terakhir berhasil ditekan dari 10 persen menjadi 7,6 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Capaian tersebut berada di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Lampung maupun nasional. Penurunan itu merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh perangkat daerah.
Meski demikian, Riyanto mengingatkan bahwa masyarakat yang telah keluar dari garis kemiskinan belum sepenuhnya terbebas dari tekanan ekonomi. Kelompok rentan tersebut tetap membutuhkan perlindungan agar tidak kembali terjerumus ke dalam kemiskinan ketika menghadapi persoalan ekonomi.
“Secara nasional, 8 dari 10 penduduk belum masuk kelas menengah dan seperempatnya masih tergolong rentan miskin. Di Pringsewu, sekitar 191.000 warga atau kira-kira 4 dari 10 penduduk berada pada desil 2 sampai 5. Sebagian sudah berada di atas garis kemiskinan, tetapi jaraknya masih tipis. Di sinilah JP Prima kita tempatkan untuk mengisi celah perlindungan tersebut,” ungkap Riyanto.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Bupati menginstruksikan Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan JP Prima secara terpadu, dengan Dinas Sosial sebagai pengelola utama.
Dinas Sosial diminta menyusun rencana induk program, kriteria penerima manfaat, dan standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, Dinas Sosial juga bertugas membentuk tim verifikasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), menyiapkan sistem data penerima, mengonsolidasikan usulan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
Setiap OPD juga diminta bertanggung jawab terhadap validitas data, hasil verifikasi, dan rekomendasi teknis sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing.
Sementara itu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan OPD teknis lainnya diminta menyiapkan pemetaan kebutuhan, kriteria teknis, dokumen verifikasi, SOP teknis, data calon penerima, hingga estimasi kebutuhan anggaran.
Bapperida bertugas mengintegrasikan JP Prima ke dalam dokumen perencanaan daerah, menetapkan indikator dan target program, serta memastikan pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya.
Dari sisi penganggaran, BPKAD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta mengkaji klasifikasi belanja, kode rekening, sumber dan pagu anggaran, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Adapun Bagian Hukum diminta menyempurnakan dan mengharmonisasikan rancangan Peraturan Bupati sebagai landasan hukum pelaksanaan JP Prima. Disdukcapil juga diinstruksikan melakukan pelayanan jemput bola untuk membantu pemenuhan dokumen kependudukan masyarakat rentan sekaligus menggencarkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
Sementara itu, Inspektorat diharapkan menjalankan pengawasan internal berbasis risiko serta memberikan rekomendasi perbaikan guna memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Riyanto berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti seluruh perangkat daerah.
Ia juga meminta peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengalaman dari Pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga penerapan JP Prima di Pringsewu dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
