Tingkat Kepatuhan Prokes Provinsi Lampung di Bawah Standar

Redaksi

Rabu, 7 Juli 2021 - 11:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Antusiasme warga mengikuti Vaksinasi Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menimbulkan kerumunan, Sabtu (3/7) pagi. Foto: Netizenku.com

Antusiasme warga mengikuti Vaksinasi Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menimbulkan kerumunan, Sabtu (3/7) pagi. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Provinsi Lampung salah satu daerah dengan tingkat kepatuhan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 di bawah standar.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengungkapkan masih terdapat dua puluh provinsi yang memiliki tingkat kepatuhan protokol kesehatan memakai masker dan menjaga jarak di bawah standar rata-rata kepatuhan yang telah ditetapkan Satgas.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), secara virtual, pada Selasa (6/7) lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Presiden memerintahkan kepada saya untuk mempublikasi hasil monitoring terhadap kepatuhan memakai masker di daerah dan kepatuhan institusi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Standar kepatuhannya melalui sistem kita adalah 85 persen, sampai dengan satu minggu terakhir ini masih terdapat 20 provinsi dengan rata-rata kepatuhan di bawah 85 persen,” ujarnya.

Ke-20 provinsi dengan tingkat kepatuhan memakai masker di bawah 85 persen adalah Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Baca Juga  Wisuda Daring Kedua Itera Kukuhkan 345 Wisudawan

Sedangkan 20 provinsi dengan tingkat kepatuhan menjaga jarak di bawah 85 persen adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Baca Juga: Pelanggar PPKM Mikro Disanksi Pidana

Sementara Kalimantan Barat dan Papua Barat tidak ada pelaporan tingkat kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak dalam satu minggu terakhir.

Kemudian untuk peta zonasi kepatuhan memakai masker, dari 344 kabupaten/kota terdapat 36 kabupaten/kota (10,47 persen) di zona merah atau tingkat kepatuhan di bawah 60 persen, 45 kabupaten/kota (13,08 persen) di zona oranye atau tingkat kepatuhan 61-75 persen, 92 kabupaten/kota (26,74 persen) di zona kuning atau tingkat kepatuhan 76-90 persen, dan 171 kabupaten/kota (49,71 persen) di zona hijau atau tingkat kepatuhan di atas 90 persen.

Sedangkan untuk peta zonasi kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dari 344 kabupaten/kota terdapat 40 kabupaten/kota (11,63 persen) di zona merah atau tingkat kepatuhan di bawah 60 persen, 49 kabupaten/kota (14,24 persen) di zona oranye atau tingkat kepatuhan 61-75 persen, 101 kabupaten/kota (29,36 persen) di zona kuning atau tingkat kepatuhan 76-90 persen, dan 154 kabupaten/kota (44,77 persen) di zona hijau atau tingkat kepatuhan di atas 90 persen.

Baca Juga  UTBK–SBMPTN Itera Terapkan Prokes Covid-19

Lebih lanjut Ketua Satgas memaparkan, untuk peta zonasi kepatuhan institusi dalam menjalankan protokol kesehatan masih terdapat 78 kabupaten/kota atau 31,71 persen dari 246 kabupaten/kota yang dipantau yang berada pada zona merah atau tidak patuh.

“Kepatuhan institusi, ini masih ada 78 kabupaten/kota yang kita monitor dalam seminggu terakhir ini pada persentase yang tidak patuh,” ujarnya.

Selain itu, terdapat 8 kabupaten/kota (3,25 persen) berada di zona oranye atau kurang patuh, 12 kabupaten/kota (4,88 persen) atau patuh, serta 148 kabupaten/kota (60,16 persen) zona hijau atau sangat patuh.

Skrining Berlapis

Pada kesempatan itu, Ganip Warsito juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan upaya pencegahan laju penularan Covid-19 mulai dari tingkat mikro, daerah, hingga antarnegara.

Terkait hal tersebut, Satgas sudah mengeluarkan peraturan untuk melakukan skrining berlapis bagi pelaku perjalanan internasional yang kita lebih perketat untuk membatasi atau mencegah imported case.

Baca Juga  Jokowi Anugerahkan Satyalancana Kepada 241 ASN Pemkot

“Dengan perubahan yang signifikan adalah kewajiban untuk membawa keterangan ataupun surat telah divaksin dosis lengkap dan juga melakukan karantina selama 8×24 jam. Kemudian pada hari ketujuh dilakukan (tes) PCR kedua, khususnya bagi WNI (Warga Negara Indonesia) atau PMI (pekerja migran Indonesia) yang belum divaksin, setelah (tes) PCR kedua akan dilakukan vaksinasi,” ujar Ganip.

Untuk mencegah penularan antardaerah, tutur Ketua Satgas, juga telah dilakukan pengetatan pembatasan mobilitas perjalanan dalam negeri.

“Kita sudah mengatur untuk perjalanan dalam negeri. Kita akan juga perketat melalui skrining dengan menunjukkan bukti telah divaksin minimal dosis pertama dan hasil negatif tes PCR atau negatif (tes) antigen,” tuturnya.

Di tingkat mikro, upaya pencegahan juga dilakukan melalui implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

“Pada tingkat PPKM Mikro ini kita juga terus mengaktifkan peran personel empat pilar pada Posko PPKM Mikro untuk melakukan pencegahan dan pengendalian di tingkat komunitas. Dia akan melaksanakan fungsi-fungsinya, melaksanakan kegiatan surveilans aktif, isolasi, karantina, penutupan tempat umum/tempat sosial, dan pembatasan kegiatan sosial,” pungkas Ganip. (Josua)

Berita Terkait

Dewan Beri Peringatan Keras Soal Insiden Kebocoran Oksigen RS Graha Husada
Tabung Oksigen Bocor, Puluhan Pengunjung RS Graha Husada Berhamburan Keluar
FGD AMSI, Guru Besar Unila Rekomendasi Literasi Digital di Sekolah
MTQ ke-53 Tingkat Bandarlampung Dimulai
Perilaku Konsumen Dinilai Jadi Faktor Munculnya Parkir Liar
Polemik Maskot Kera, Raja Sekala Brak Kepaksian Belunguh: Siapa yang berjuang, Orang Lain yang Jadi Pahlawan
Undang Kelompok Adat Berbeda, KPU Balam Dinilai Memecah Masyarakat
KPU Lampung Angkat Bicara Soal Polemik Maskot Kera Berkain Tapis

Berita Terkait

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:06 WIB

BMBK Mensinyalir Aksi Protes Lewat Sosmed Sarat Politik

Selasa, 28 Mei 2024 - 16:54 WIB

BMBK Klaim Anggarkan 5,1 Miliar untuk Perbaikan Jalan Viral di Tubaba

Selasa, 28 Mei 2024 - 16:31 WIB

Pemprov Lampung Catat 45 Sekolah Penggerak SMA dan SLB

Selasa, 28 Mei 2024 - 15:52 WIB

Lampung Raih Rekor MURI Budidaya Ayam Petelur dan Jadi Pionir NKV

Selasa, 28 Mei 2024 - 14:35 WIB

Tabung Oksigen Bocor, Puluhan Pengunjung RS Graha Husada Berhamburan Keluar

Selasa, 28 Mei 2024 - 09:59 WIB

FGD AMSI, Guru Besar Unila Rekomendasi Literasi Digital di Sekolah

Selasa, 28 Mei 2024 - 07:39 WIB

MTQ ke-53 Tingkat Bandarlampung Dimulai

Senin, 27 Mei 2024 - 21:13 WIB

AMSI Lampung: Budaya Literasi Bisa Dimulai dari Website Sekolah

Berita Terbaru

Plh Sekretaris Dinas BMBK Lampung, Hendriyanto, ketika diwawancarai. Foto: Luki.

Lampung

BMBK Mensinyalir Aksi Protes Lewat Sosmed Sarat Politik

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:06 WIB

Kepala Disdikbud Lampung, Sulpakar, ketika diwawancarai. Foto: Luki.

Lampung

Pemprov Lampung Catat 45 Sekolah Penggerak SMA dan SLB

Selasa, 28 Mei 2024 - 16:31 WIB