Bandarlampung (Netizenku.com): Paripurna DPRD Kota Bandarlampung memutuskan membentuk panitia khusus dugaan pelanggaran pengangkatan Plt pejabat eselon II-IV di lingkungan pemerintah kota yang dilakukan Wakil Walikota Yusuf Kohar, kala dirinya menjabat sebagai Plt walikota.
Pembentukan pansus dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bandarlampung, yang digelar di Aula Paripurna dengan dihadiri 30 dari 50 anggota DPRD, Selasa (10/7).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Hamrin Sugandi, menyepakati pembentukan pansus diserahkan kepada komisi I, dan diketuai oleh Nu’man Abdi, dengan anggota-anggota berasal dari anggota komisi I, ditambah tiga anggota yakni Ketua Komisi II Poltak Aritonang, Ketua Komisi III Wahyu Lesmono, dan ketua Komisi IV Handrie Kurniawan.
Menurut Wakil Ketua DPRD Hamrin Sugandi, pembentukan pansus dilatarbelakangi surat usulan Komisi I, ditindaklanjuti rapat badan musyawarah, dan diteruskan di paripurna. Dan pansus akan bekerja mulai hari ini.
\”Nanti akan mengundang pihak-pihak terkait seperti BKD, Yusuf Kohar, akademisi, serta pihak lainnya,“ kata Hamrin
Hamrin juga mengatakan, pansus dibentuk mencari kebenaran dan tidak untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. “Ini bukan untuk mencari kesalahan Plt, tapi kita cari kebenaran, karena selama ini Plt menganggap apa yang dilakukannya sudah sesuai aturan, tapi Komisi I melihat apa yang dilakukan Plt tidak sesuai,\” paparnya.
Rapat paripurna ini juga diwarnai interupsi oleh sejumlah anggota, diantaranya dari Wahyu Lesmono, Hanafi Pulung. Wahyu mengatakan sebelum pembentukan pansus, sebaiknya Yusuf Kohar dipanggil untuk diklarifikasi.
Pertanyaan Wahyu juga dijawab oleh Wakil ketua, bahwa Yusuf Kohar sudah tiga kali dipanggil, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.
Sedangkan Hanafi Pulung meminta anggota pansus ditambah dari anggota komisi lain.(Agis)
