Surat Palsu KPK Sempat Resahkan Kades di Pesawaran

Redaksi

Rabu, 7 Maret 2018 - 19:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Desa Kebagusan, Pesawaran, Tohir.

Kepala Desa Kebagusan, Pesawaran, Tohir.

Pesawaran (Netizenku): Kendati pihak Pemprov Lampung sudah menegaskan, bahwa surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beredar di kalangan kepala desa di seantero Lampung adalah palsu, namun fenomena itu sempat membuat resah aparat desa di Kabupaten Pesawaran.

Untuk itu Sekda Pesawaran, Kusuma Dewangsa, kembali menegaskan agar para kades tidak lagi menghiraukan surat KPK palsu tersebut. \”Jangan digubris, itu palsu. Lagipula secara logika tidak mungkin KPK membuat surat demikian. Belum lagi di dalam suratnya menyinggung soal pilkada segala. Ini jelas ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab,\” kata Kusuma, Rabu (7/3).

Mengenai dana desa yang turut disinggung dalam surat itu, dia menambahkan, bahwa anggaran dana desa sudah jelas peruntukkannya, sehingga sangat tidak mungkin bisa digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi politik,\” paparnya.

Sementara sejumlah kepala desa di wilayah Kabupaten Pesawaran memang sempat terkejut dengan kedatangan surat palsu itu. Seperti diakui Tohir, Kepala Desa Kebagusan, Gedongtataan.

Menurutnya sebelum ada penjelasan bahwa surat KPK itu palsu, dia dan rekan-rekan sesama kades sempat dibuat bingung. Pasalnya surat yang diantar melalui jasa pos pada Senin (5/3) itu, selain ada kesan menakut-nakuti para kades, juga kental dengan nuansa politik terkait pilgub.

Baca Juga  Pelayanan Hingga Tarif RSUD Pesawaran Dikeluhkan Warga

\”Surat itu diantar oleh pegawai pos dan diterima pegawai saya pada Senin (5/3) kemarin,\” ucapnya kepara Netizenku di ruang kerjanya.

Ditambahkannya, pada amplop surat tersebut tertera alamat pengirim yakni di Jalan H.R.Rasuna Said Kav C-1, Jakarta Selatan, 12920, kotak Post 575, dengan nomor surat B 6588 /01-16/02/2018. Ada pun mengenai perihal surat tertera berupa himbauan ulang tentang pengelolaan keuangan desa/dana desa untuk para kepala desa di seluruh Lampung.

\”Beberapa saat setelah diterimanya surat itu, kami sesama kades sempat sekontakan membicarakannya. Kami sama-sama heran, sejak kapan KPK mengurusi urusan politik salah satu kandidat peserta pilgub. Tapi setelah pemprov dan pihak kabupaten memastikan surat itu adalah palsu, kondisinya kini sudah kembali normal. Tidak ada lagi kegundahan di kawan-kawan sekdes,\” tuntasnya.

Baca Juga  Tak Kunjung Diperbaiki, Masyarakat Negerikaton Gotong-Royong Timbun Jalan Rusak

Sebelumnya pihak Pemprov Lampung, melalui Sekdaprov Hamartoni Ahadis, telah menampik isi surat itu, dimana pada salah satu poinnya menyebutkan bahwa, agar kepala desa mengalokasikan dana desa untuk kampanye salah satu pasangan calon pilgub. Di dalam surat itu juga selain menerakan nama Ketua KPK Agus Rahardjo, juga tercantum nama Gubernur (nonaktif) M. Ridho Ficardo yang saat ini tengah menjadi peserta pilgub. (Soheh)

Berita Terkait

Duet Aries Sandi-M Nasir Lahirkan Pertarungan Pemilukada Pesawaran
Bupati Pesawaran Ajak Warga Wujudkan Pilkada Sehat dan Beradab
M Nasir Siap Dampingi Aries Sandi Maju Pilbup Pesawaran
MPAL Lampung Dukung Pelaporan MPAL Pesawaran ke Kejari
Tenun Talam Pesawaran Melenggang di Bali Fashion Parade 2024
Perwakilan Masyarakat Adat Lampung Pesawaran Laporkan MPAL ke Kejari
Paisaludin Serahkan Surat Tugas DPP PAN ke Nanda Indira
Bupati Pesawaran Ikuti Pembukaan ITIF 2024

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:04 WIB

Tantangan dan Kendala Penanganan TBC di Lampung

Jumat, 14 Juni 2024 - 14:07 WIB

IKM Lampung Didorong Kantongi Sertifikat TKDN-IK

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:45 WIB

PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:18 WIB

Program Vokasi Tingkatkan Kualitas Lulusan SMK di Lampung

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:15 WIB

Diskeswan Tingkatkan Upaya Pencegahan Penyakit Zoonosis pada Hewan Kurban

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:12 WIB

PPPA Himbau Masyarakat Berani Lapor Ketika Menjadi Korban Kekerasan

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:06 WIB

Pemprov Bakal Evaluasi PRL 2024

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:05 WIB

PLH Gubernur Lampung Pimpin Rapat Perdana, Tekankan Keberlanjutan Program Kerja

Berita Terbaru