Netizenku.com- Alhamdulillah, tidak semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lampung Barat (Lambar) menjadi korban ‘proyek’ Batik Garuda.
Setidaknya saat saya menyambangi beberapa sekolah di wilayah setempat, beberapa guru yang sempat membaca tulisan “celotehan” saya sebelumnya, menyampaikan rasa syukurnya.
“Bang, Alhamdulilah kami tidak menjadi korban seperti berita yang Abang realise kemarin, tentu kami mengucapkan terima kasih dengan Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mendengar celetukan tersebut saya jadi teringat dengan pemberitaan yang sering saya tulis 10 atau 14 tahun silam, yang banyak menyorot kelamnya dunia pendidikan Lambar. Dengan dasar tersebut saya mencoba fokus mengapa guru tidak diwajibkan membeli Batik Garuda seperti PNS di lingkup pemkab.
“Masa iya, bukannya itu diwajibkan untuk semua?” sergah saya mencoba menggali keterangan. “Alhamdulillah kami nggak kena kebijakan itu. Mungkin Pak Kadis tahu kondisi saat ini, makanya untuk PNS yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya guru, tidak kena kewajiban beli Batik Garuda,” aku seorang guru.
Dapat jawaban seperti itu, saya mencoba mengingat-ingat lagi apa saja yang pernah saya angkat dalam berita. Ternyata yang masih jelas dalam memori adalah tentang iuran MKKS dan sejumlah iuran lain tanpa saya menyebut pungli.
Berdasarkan pengalaman tersebut, saya coba cari bahan yang sama, ternyata mereka mengakui empat tahun terakhir keadaannya sudah jauh lebih nyaman, tidak dituntut dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan. Bahkan kepusingan yang menjadi agenda rutin tahunan itu sudah tidak mereka alami lagi.
“Empat tahun ini kami guru sudah fokus dengan memajukan dunia pendidikan, ngajar dan ngajar. Nggak mikir kalau setiap ada kegiatan harus nyumbang. Bahkan saat ini kami tidak merasa pusing termasuk mau mencarikan talangan untuk seragam siswa, lantaran Pak Bupati sudah kasih seragam sekolah gratis,” jelas guru yang golongannya sudah IV-A itu.
Mendengar cerita tersebut saya membatin, kenapa kadis lain tidak membela stafnya seperti yang dilakukan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan? Apakah karena mereka takut akan mendapat penilaian buruk dari Baperjakat, karena tidak mengindahkan perintah atasan. Entahlah, tapi bila mau ditanya kepada ombak, kiranya terlalu jauh kalau mesti ke Pesisir Barat yang punya laut. Ah…sudahlah! (Iwan Setiawan)
