Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti retreat seluruh sekda provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang digelar pada 26–29 Oktober 2025 di IPDN Jatinangor, Jawa Barat.
Bandarlampung (Netizenku.com): Dalam kegiatan tersebut, Marindo didampingi Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, bergabung bersama 1.104 peserta yang terdiri dari 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia.
“Alhamdulillah bisa bersama teman-teman sekda dari seluruh Indonesia. Semoga kami dapat saling bertukar informasi positif untuk bersama-sama membantu kepala daerah dalam memajukan provinsi,” ujar Marindo kepada media, Minggu malam (26/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Marindo menegaskan, meski tengah menjalankan tugas mengikuti retreat tersebut, fungsi dan kinerja birokrasi di Provinsi Lampung tetap berjalan dengan baik.
“Insyaallah birokrasi kita tetap berjalan lancar. Masing-masing asisten sudah memiliki tugas pemerintahan sesuai bidangnya, baik Asisten I, II, maupun III,” jelasnya.
Ia berharap, melalui kegiatan ini akan tercipta sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami berharap retreat ini dapat memberi manfaat dan dukungan nyata untuk membantu Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur dalam menjalankan program pembangunan di Lampung,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan ratusan sekda yang mengikuti retreat ini merupakan aparatur sipil negara dan birokrat tertinggi di daerah. Oleh karena itu, Kemendagri menilai perlu adanya peningkatan kapasitas bagi para ASN di puncak karier tersebut.
Kemendagri juga menekankan pentingnya sinkronisasi program dan kegiatan kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, melalui forum yang mempertemukan seluruh sekda dan kepala Bappeda dari seluruh Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menyebut kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan dapat berjalan searah dalam perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaannya.
“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga dalam rakor ini,” ujar Benni, dikutip dari ANTARA, Jumat (24/10/2025).
Rakor yang berlangsung selama empat hari itu menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Menurut Benni, sinkronisasi tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga waktu, target, dan kualitas program. Melalui rakor ini, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah mendukung program strategis nasional seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan.
Forum tersebut juga menjadi wadah bagi Sekda dan Bappeda untuk menyampaikan tantangan serta kebutuhan daerah, terutama dalam menghadapi kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai rakor ini merupakan langkah strategis Mendagri dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi daerah.
Menurutnya, sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal 2026. Ia menekankan perlunya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan serta penguatan ekosistem investasi daerah.
“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” kata Hadi.
Ia menambahkan, keberhasilan rakor sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif, agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. (Rls)
