Oleh: Iwa Perkasa
Di depan, sangat mungkin masih banyak lubang. Awas terguncang! APBN regional Lampung defisit dan masih akan menghadapi banyak tantangan.
Defisit anggaran regional Lampung hingga 31 Juli 2024 tercatat membengkak menjadi Rp12,92 triliun atau bertambah 9,16% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy).
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, seperti dikutip dari laman djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung, menjelaskan pelebaran defisit tersebut menunjukkan upaya ekspansif APBN regional Lampung dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga komoditas, penurunan supply-demand komoditas unggulan, serta ketidakpastian ekonomi dan politik global.
Dalam ekonomi, upaya ekspansif adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan permintaan agregat.
Kebijakan ekspansif dari segi fiskal dapat berupa sejumlah kebijakan yang mendorong peningkatan investasi pemerintah ke dalam perekonomian dengan cara meningkatkan anggaran belanja negara, menurunkan tingkat pajak, memberikan insentif pajak bagi perusahaan dan individu.
Menjelaskan upaya ekspansif APBN ini, Mohammad Dody Fachrudin menggunakan istilah shock absorber yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai peredam kejutan atau guncangan.
“Peran APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian di wilayah Lampung,” tulisnya.
Dan untuk menjelaskan kondisi ekonomi saat ini (defisit yang melebar), Dody juga menggunakan istilah asing “resilien” yang dalam Bahasa Indonesia berarti ulet.
Resiliensi dalam bentuk kata kerja dapat diartikan kemampuan untuk bangkit dan pulih ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan.
Terkait resilien ini, Dody menguraikan bahwa APBN Lampung terus berperan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2024 meski masih dibayangi tantangan ekonomi global. Kinerja ekonomi Lampung mampu tetap resilien, dengan pertumbuhan sebesar 4,80% year-on-year (yoy) pada Triwulan II 2024 menguat dibandingkan Triwulan II 2023 tercatat sebesar 4,00% (yoy).
Ia menjelaskan risiko dan ketidakpastian masih membayangi iklim politik dan ekonomi global, antara lain disebabkan konflik geopolitik, krisis energi, dan dinamika pasar keuangan (volatilitas nilai tukar & yield).
Diakuinya, kondisi global terkini telah berdampak pada penurunan supply-demand komoditas unggulan dan industri pengolahan di Provinsi Lampung.
Realiasi APBN Regional Lampung
Dodi menjelaskan realisasi Pendapatan Negara (APBN Regional Lampung) mencapai Rp5,79 triliun (51,71% dari target), tumbuh 0,29% (yoy).
Pertumbuhan ini terutama berasal dari pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 4,06% (yoy) yang banyak berasal dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU).
Komponen Pendapatan Negara lainnya yang bertumbuh adalah Pajak Penghasilan (PPh), Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Lainnya masing-masing sebesar 8% , 41,13%, 1.429,65%, dan 34,85% (yoy). Namun, Bea Keluar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kontraksi imbas risiko dan ketidakpastian global.
Sementara Realisasi Belanja Negara sebesar Rp18,72 triliun (57,43% dari pagu), tumbuh 6,25% (yoy).
Komponen pendukung pertumbuhan ini adalah akselerasi penyerapan anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5,51 triliun, mencatat pertumbuhan 19,52% (yoy), dengan pertumbuhan double digit pada komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang masing-masing tumbuh 16,42% dan 29,77% (yoy).
Komposisi distribusi BPP per fungsi 5 (lima) terbesar berurutan pada Fungsi Pendidikan (24,01%), Fungsi Ketertiban dan Keamanan (23,86%), Fungsi Pelayanan Umum (17,81%), Fungsi Ekonomi (15,34%), dan Fungsi Pertahanan (8,76%).
Realisasi BPP yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat antara lain: Fungsi Pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah diterima 6.298 mahasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah diterima 53.837 siswa, kemudian Fungsi Kesehatan melalui pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan pada 131.650 keluarga dengan balita dan Bantuan Pangan dan Gizi pada 1.700 keluarga, selanjutnya Fungsi Ekonomi melalui program pelatihan sistem jaminan mutu pada 330 nelayan dan pendampingan kewirausahaan pada 199 industri kecil.
Realisasi Belanja Negara
Sedangkan Realisasi Belanja Negara dalam komponen Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp13,20 triliun (59,23% dari pagu), tumbuh 1,54% (yoy).
Pertumbuhan ini didukung realisasi positif Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal masing-masing tumbuh 9,23%, 0,84%, 23,19%, dan 53,96%. Realisasi Dana Desa dapat tersalur baik, sebesar Rp1.714,53 miliar (75,63% dari pagu) s.d. 31 Juli 2024, berkat adanya redesign penyaluran dan peningkatan kepatuhan oleh pemerintah daerah dan desa.
Kinerja program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2024 berjalan dengan baik dan terus bertumbuh. Penyaluran KUR s.d. 31 Juli 2024 mencapai Rp5,84 triliun (64,46% dari plafon penyaluran), tumbuh 50,03% (yoy), sedangkan penerima manfaat KUR mencapai 114.005 debitur (95,13% dari target penerima). Geliat pertumbuhan penyaluran KUR di Provinsi Lampung antara lain didukung pertumbuhan penyaluran di Kabupaten Lampung Tengah, mencapai Rp1.331,34 miliar, tumbuh 76,69% (yoy), serta tersalur kepada 27.145 debitur.
Penerimaan Pajak menunjukkan pertumbuhan baik mencapai 2,80% (yoy), sebesar Rp4,47 triliun (50,63% dari target) didorong pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 8% (yoy), dengan nominal Rp2,22 triliun (56,18% dari target) dan kinerja pertumbuhan positif Pajak Lainnya yaitu 34,85% (yoy), dengan nominal Rp99,59 miliar (65,31% dari target).
Sebaliknya, kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan terkontraksi masing-masing -1,94% (yoy) dan -26,84% (yoy) disebabkan sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan sebesar -18,16% (yoy) akibat ketidakpastian ekonomi global. Mitigasi risiko fiskal secara proaktif terus dilakukan melalui penyuluhan dan edukasi perpajakan dalam bentuk Bimbingan Teknis dan asistensi pelaporan pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Institusi/Badan (WP Badan).
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai masih dibayangi ketidakpastian global, dengan realisasi penerimaan secara total mencapai Rp516,96 miliar (39,04% dari target). Penerimaan Bea Masuk tumbuh signifikan, 41,13% (yoy) didorong peningkatan importasi gula dan beras.
Pertumbuhan positif juga dicatatkan oleh komponen Penerimaan Cukai, yaitu sebesar 1.429,65% (yoy) didorong realisasi cukai pada komoditas rokok elektrik. Sebaliknya, Bea Keluar mengalami kontraksi -58,13% (yoy) akibat penurunan permintaan dan volatilitas harga CPO. Devisa Ekspor mengalami peningkatan 11 juta USD, tumbuh 2,79% (yoy).
Sementara itu, devisa impor mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh penurunan devisa impor minyak mentah sebesar -89,96 juta USD. Neraca Perdagangan Luar Negeri Juni 2024 masih surplus sebesar 213,12 juta USD. Mitigasi risiko pelemahan ekspor terus dilakukan secara proaktif, antara lain asistensi dan pendampingan ekspor ke luar negeri kepada UMKM, pemberian kemudahan Pengusaha Kawasan Berikat dalam pemasukan dan pengeluaran barang curah, dan pencanangan desa devisa untuk komoditas pisang, kopi, dan madu sebagai komoditas unggulan Provinsi Lampung.
Kinerja Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Juli 2024 dilaporkan sangat baik, mencapai Rp803,13 miliar (76,87% dari target), tumbuh 4,06% (yoy).
Pertumbuhan ini didorong kinerja penerimaan Pelayanan Kepada Masyarakat yang telah melampaui target APBN (106,53%) dengan jumlah penerimaan Rp476,17 miliar. PNBP BLU mencapai Rp326,97 miliar (54,69%) tumbuh 17,16% (yoy) didorong penerimaan jasa layanan pendidikan dari Universitas Lampung sebesar Rp171,02 miliar dan penerimaan jasa layanan rumah sakit dari RS Bhayangkari Bandar Lampung sebesar Rp28,36 miliar.
Kinerja baik juga dicatatkan PNBP dari Aset, Piutang, dan Lelang, dengan pertumbuhan 24,48% (yoy) pada PNBP Aset dan pertumbuhan 87,12% (yoy) pada PNBP Bea Lelang. Pertumbuhan tercapai berkat adanya relaksasi pelaksanaan lelang dan reengineering portal lelang.(IWA)
