Bandarlampung (Netizenku.com): SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Netherland Development Organization bersama Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) menggagas terbentuknya Forum Multi Stakeholder dalam rangka pemenuhan aksesibilitas bagi kaum difabel di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kota Bandarlampung dan Metro.
SNV Indonesia dan YKWS menyoroti ketersediaan sarana air, sanitasi, dan higienis di Puskesmas yang ada di dua kota tersebut.
Advisor Water, Sanitation, Hygiene (WASH) SNV Indonesia Provinsi Lampung, Bambang Pujiatmoko, mengatakan pembentukan Forum Multi Stakeholder sebagai sarana menyampaikan, mengevaluasi, dan ikut menyumbangkan saran perbaikan WASH di Puskesmas. Sehingga Puskesmas benar-benar menjadi milik masyarakat.
“Puskesmas kan untuk masyarakat idealnya masyarakat sebagai pengguna ikut terlibat, dari masyarakat penyandang disabilitas atau kelompok yang terpinggirkan seperti manula,” kata Bambang di Hotel Grand Praba Bandarlampung, Kamis (27/5).
Beranjak dari kondisi itu, SNV dan YKWS mencoba mendesain sebuah program dimana masyarakat terlibat aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, termasuk evaluasi dan monitoring perbaikan selanjutnya di Puskesmas.
“Selama ini masyarakat tidak tahu dan dipaksa menerima kondisi yang ada, padahal masyarakat punya hak. Tidak ada mekanisme masyarakat untuk ikut menentukan sarana WASH di Puskesmas,” ujar Bambang.
Direktur Eksekutif YKWS, Febrilia Ekawati, mengatakan YKWS didukung oleh WASH SDGs (Sustainable Development Goals) untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur di Puskesmas.
Dia mengakatan Program WASH In Health Care Facilities (HCF) ini menjadi pilot project di Indonesia dan baru pertama kali dikembangkan di Provinsi Lampung, di Kota Metro dan Bandarlampung.
Diharapkan keberhasilan yang dicapai lewat WASH In HCF bisa direplikasikan di wilayah lain di Indonesia.
“Program ini baru dimulai Mei tahun ini dan pada September 2022, ditargetkan bisa diterapkan di wilayah lain,” kata Febrilia.
Program WASH In HCF, lanjut dia, saat ini sedang digodok oleh Kementerian Kesehatan Bidang Kesling dan Promkes, untuk masuk dalam indikator akreditasi fasilitas layanan kesehatan.
“Fasilitas di Puskesmas harus bisa mengakomodir kelompok rentan terutama difabel,” kata dia.
Gerakan WASH In HCF, ke depannya, tidak hanya berfokus pada layanan fasilitas kesehatan tapi juga bisa dikembangkan ke kampus, sekolah, dan gedung perkantoran pemerintahan lain. (Josua)
