PPKM Level 3 Batal, Dewan Minta Masyarakat Partisipatif

Redaksi

Selasa, 7 Desember 2021 - 14:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung minta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kondusifitas covid-19 terutama saat nataru.

Berdasarkan statemen Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan kondisi seluruh wilayah di Indonesia. Diketahui, hanya ada beberapa kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 3 saat nataru.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, mengatakan bahwa sampai dengan hari ini belum ada surat resmi dari pemerintah pusat.

Baca Juga  Emado’s Perluas Jaringan, Lampung Jadi Cabang ke-99

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita hanya bisa baca statemen Pak Luhut di media. Untuk surat resminya sampai sekarang belum ada, itu sudah saya koordinasikan dengan pihak dinkes,” kata Deni saat dimintai keterangan pada Selasa (7/12).

Menurut dia, meski kondisi covid-19 di Lampung terbilang baik dengan berada pada level 1, pihaknya tetap meminta agar vaksinasi terus berjalan.

Baca Juga  UMP Lampung 2026 Resmi Naik 5,35 Persen Jadi Rp3.047.734

“Target vaksin kita sudah lebih dari 60 persen. Pasien lama hanya ada satu dua orang saja di RS. Namun kita minta vaksinasi harus tetap berjalan,” ujar politisi Demokrat tersebut.

Kendati demikian, ia khawatir penyebaran gelombang 3 covid dapat menyebar di Lampung saat nataru. Karena itu, ia minta masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga kondusifitas.

“Kalau PPKM level 3 dibatalkan, artinya kita tidak bisa larang masyarakat untuk liburan. Namun, masyarakat harus ikut terlibat dalam menjaga kondusifitas ini. Masyarakat juga harus ikut menegur jika kedapatan ada orang yang terlalu berkerumun dan tak memenuhi prokes,” paparnya.

Baca Juga  Konflik Gajah-Manusia, DPRD Lampung Sambut Baik Langkah Presiden

Ia berharap, pihak pengelola wisata berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dan puskesmas terdekat untuk mencegah hal yang tak diinginkan.

“Tempat wisata di Lampung harus ada tim satgas. Tempat wisata juga harus berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Penegakan hukum oleh satgas juga harus tegas,” pungkasnya.(Agis)

Berita Terkait

Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung
Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara
Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI
Pemprov Lampung Dukung Penuh Lampung Jadi Tuan Rumah PIN Papdi 2027
Andi Robi Diperiksa BK DPRD Lampung Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik
HPN 2026, Kostiana Ajak Pers Adaptif Hadapi Era Digital ‎
DPRD Lampung Tekankan Peran Strategis Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi
PKB Lampung Resmi Kukuhkan Pengurus Baru Periode 2026–2030

Berita Terkait

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:59 WIB

Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:20 WIB

Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara

Senin, 9 Februari 2026 - 23:55 WIB

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Senin, 9 Februari 2026 - 23:47 WIB

Pemprov Lampung Dukung Penuh Lampung Jadi Tuan Rumah PIN Papdi 2027

Senin, 9 Februari 2026 - 19:06 WIB

Andi Robi Diperiksa BK DPRD Lampung Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Senin, 9 Februari 2026 - 14:20 WIB

DPRD Lampung Tekankan Peran Strategis Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi

Minggu, 8 Februari 2026 - 14:06 WIB

PKB Lampung Resmi Kukuhkan Pengurus Baru Periode 2026–2030

Jumat, 6 Februari 2026 - 19:13 WIB

Hilirisasi Ayam Jadi Mesin Baru Perputaran Ekonomi Lampung

Berita Terbaru

Lampung

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Senin, 9 Feb 2026 - 23:55 WIB