oleh

PPKM Level 3 Batal, Dewan Minta Masyarakat Partisipatif

Bandarlampung (Netizenku.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung minta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kondusifitas covid-19 terutama saat nataru.

Berdasarkan statemen Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan kondisi seluruh wilayah di Indonesia. Diketahui, hanya ada beberapa kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 3 saat nataru.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, mengatakan bahwa sampai dengan hari ini belum ada surat resmi dari pemerintah pusat.

Baca Juga  Gubernur Ajak Masyarakat Tionghoa Berperan Aktif Cegah dan Tangani Covid-19 

“Kita hanya bisa baca statemen Pak Luhut di media. Untuk surat resminya sampai sekarang belum ada, itu sudah saya koordinasikan dengan pihak dinkes,” kata Deni saat dimintai keterangan pada Selasa (7/12).

Menurut dia, meski kondisi covid-19 di Lampung terbilang baik dengan berada pada level 1, pihaknya tetap meminta agar vaksinasi terus berjalan.

Baca Juga  Impor dari China, 600 Peti Anggur di Pringsewu Lampung Mengandung Formalin

“Target vaksin kita sudah lebih dari 60 persen. Pasien lama hanya ada satu dua orang saja di RS. Namun kita minta vaksinasi harus tetap berjalan,” ujar politisi Demokrat tersebut.

Kendati demikian, ia khawatir penyebaran gelombang 3 covid dapat menyebar di Lampung saat nataru. Karena itu, ia minta masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga kondusifitas.

“Kalau PPKM level 3 dibatalkan, artinya kita tidak bisa larang masyarakat untuk liburan. Namun, masyarakat harus ikut terlibat dalam menjaga kondusifitas ini. Masyarakat juga harus ikut menegur jika kedapatan ada orang yang terlalu berkerumun dan tak memenuhi prokes,” paparnya.

Baca Juga  Pengolahan Limbah Medis Vaksinasi di RSUD Abdul Moeloek Sesuai SOP

Ia berharap, pihak pengelola wisata berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dan puskesmas terdekat untuk mencegah hal yang tak diinginkan.

“Tempat wisata di Lampung harus ada tim satgas. Tempat wisata juga harus berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Penegakan hukum oleh satgas juga harus tegas,” pungkasnya.(Agis)