Pemerintah Provinsi Lampung membidik lompatan ekonomi baru melalui penguatan hilirisasi industri. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa optimalisasi potensi strategis daerah memerlukan orkestrasi dan sinergi kuat dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Lampung (Netizenku.com): Komitmen tersebut mengemuka saat Mirzani menerima kunjungan jajaran Perwakilan Kemenkeu RI Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).
Mirzani mengatakan, Lampung memiliki modal besar pada sektor agraria. Dari total luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebesar 1,8 juta hektare di antaranya merupakan lahan produktif pertanian dan perkebunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Provinsi ini menjadi lumbung komoditas nasional. Padi dan jagung Lampung berada di peringkat enam nasional, sedangkan produksi singkong menduduki posisi nomor satu di Indonesia. Bahkan, pasokan nanas asal Lampung mampu menyuplai hingga 22 persen kebutuhan pasar dunia.
Namun, Mirzani menyayangkan sebagian besar hasil bumi tersebut masih dijual dalam bentuk bahan mentah (raw material). Dampaknya, nilai tambah ekonomi belum dinikmati secara optimal oleh masyarakat daerah.
“Kita ingin hilirisasi ada di Lampung. Jangan semua keluar mentah. Industri pengolahan harus tumbuh di sini supaya nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah,” ujar Mirzani.
Selain hilirisasi pertanian, Pemprov Lampung mulai bergerak menggarap motor pertumbuhan ekonomi baru. Sektor energi baru terbarukan (EBT) dan pariwisata terintegrasi kini menjadi prioritas.
Saat ini, sejumlah proyek strategis tengah dikembangkan. Mulai dari pemanfaatan energi panas bumi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung, hingga produksi bioetanol berbasis singkong dan jagung.
Pada sektor pariwisata, pemerintah daerah sedang menyiapkan kawasan wisata terintegrasi. Proyek ini bertujuan untuk memperpanjang lama tinggal (length of stay) wisatawan sekaligus memutar roda ekonomi lokal.
Mirzani menyadari percepatan target-target besar ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pemprov Lampung membutuhkan kemitraan strategis dengan instansi vertikal, khususnya Kemenkeu.
Kerja sama yang dibidik mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset menganggur (idle), pengetatan pengawasan pajak, hingga sinkronisasi program CSR perusahaan agar lebih produktif.
“Kuncinya adalah orkestrasi dan kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Merespons visi tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Lampung, Purwadhi Adhiputranto, menyatakan kesiapannya. Kemenkeu berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui alternatif pembiayaan kreatif.
Instrumen pembiayaan negara seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) siap disinergikan untuk menyokong proyek daerah.
Dari sisi penerimaan, Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, berjanji akan memperkuat pengawasan kepatuhan pajak pada sektor strategis seperti sawit dan industri pengolahan. DJP juga gencar menindak aktivitas ilegal, termasuk bisnis BBM ilegal, demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.
Dukungan pengelolaan aset datang dari Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Windraty Ariane Siallagan. Ia memastikan aset-aset negara dan daerah di Lampung akan diarahkan agar lebih produktif dan menghasilkan dampak ekonomi regional, bukan sekadar menjadi catatan laporan keuangan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Bier Budy Kismulyanto, menyoroti posisi strategis Lampung sebagai pintu gerbang logistik Jawa-Sumatera. Selain memperketat pengawasan rokok ilegal dan penyelundupan narkoba, Bea Cukai fokus memacu UMKM lokal agar mampu menembus pasar ekspor.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, serta jajaran pejabat teras Kemenkeu wilayah Lampung dan Bengkulu. (*)
