BERBAGI
Polda Lampung Petakan Kerawanan Pilkada di 8 Kab/Kota
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Dalam Pilwakot Bandarlampung Tahun 2020 di Hotel Bukit Randu, Kamis (17/9). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Polda Lampung melakukan pemetaan potensi konflik di 8 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak Tahun 2020.

Beberapa potensi konflik di antaranya netralitas ASN dan politik uang merata di seluruh wilayah termasuk politisasi bantuan sosial (bansos), ancaman kesehatan di masa pandemi Covid-19,  hoaks baik kampanye hitam maupun kampanye negatif, dan rebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (ormas) adat.

Sementara untuk sebagian wilayah seperti Pilkada Pesisir Barat, Lampung Tengah, Way Kanan, Pesawaran rentan menggunakan masyarakat di perbatasan yang tidak ikut pilkada untuk memilih di wilayah tertentu yang menyelenggarakan Pilkada atau penggelembungan suara.

Kemudian kebiasaan masyarakat dalam menggunakan senjata tajam seperti di Pesisir Barat, Lampung Tengah, Way Kanan, Lampung Timur, Pesawaran.

Hal itu disampaikan Aipda Agus Riyanto dari Polresta Bandarlampung dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Dalam Pilwakot Bandarlampung Tahun 2020 di Hotel Bukit Randu, Kamis (17/9).

Rakor dengan tema “Pemantapan dan Sinergisitas Sentra Gakkumdu Bandarlampung dengan Panwaslu Kecamatan Se-Bandarlampung”.

Rakor Gakkumdu juga dihadiri unsur dari Kejari Bandarlampung, Salahudin, dan dibuka oleh Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Yahnu Wiguno Sanyoto mengatakan rakor merupakan tindaklanjut dari Rakor Gakkumdu Tingkat Provinsi pada akhir Agustus lalu.

Rapat ini membahas tentang potensi tindak pidana pemilihan kemudian peran Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, kewenangan pengawas pemilihan, dan dinamika Pilkada Bandarlampung Tahun 2020.

“Hal ini dikarenakan tahapan pemilihan akan semakin padat dan sibuk sehingga diperlukan konsolidasi antara Sentra Gakkumdu dengan Panwaslu Kecamatan,” kata Yahnu.

Konsolidasi dilakukan agar dalam menyikapi setiap dugaan pelanggaran pemilihan pengawas pemilu memiliki frame dan pemahaman yang sama. “Apalagi mengingat terbatasnya waktu penanganan pelanggaran yang hanya 3+2 hari,” tutup dia. (Josua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here