Percayalah, Tidak Ada Makan Siang Gratis!

Redaksi

Rabu, 25 April 2018 - 11:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto ilustrasi: Netizenku.com)

(Foto ilustrasi: Netizenku.com)

Merasa jengah lantaran teman-temannya sibuk membanggakan kebolehan anaknya masing-masing, Emak Sodik tak sudi berdiam diri. Dia juga tancap gas angkat bicara. \”Waw, Sodik gambar Paslon nomor satu. Wuih-wuih…Pak Mustafanya ganteng sedangkan Pak Jajulinya ngademin. Nggak nyangka deh kalau ternyata anak ibu ini jago ngegambar. Nurun siapa kamu, Nak? Warisin kepandaian almarhum Mbah buyutmu kayaknya, nie. Karena dulu Mbah Uyut memang pinter gambar wayang,\” timpalnya, sambil ngucek-ngucek rambut poni Sodik.

Disanjung setinggi langit oleh ibunya masing-masing, anak-anak itu malah kompak pasang muka meringis. Mereka merasa miris pada ibu-ibu itu. Katanya pro demokrasi. Sampai seluruh kampanye Paslon Pilgub dihadiri. Tapi menyebut nomor urut Paslon saja salah. Terbolak-balik, tertukar-tukar. Halooo….ngapain aja waktu datang ke kampanye?

Malah sekarang justru bocah-bocah ingusan itu yang lebih paham soal Pilgub. Ini mungkin yang dikhawatirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini memang getol meminta penyelenggara pemilu dan peserta pilkada untuk tidak melibatkan anak-anak dalam urusan politik.

Baca Juga  Emado’s Perluas Jaringan, Lampung Jadi Cabang ke-99

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pokoknya, semua kampanye berbau politik harus steril dari kehadiran anak-anak. Walau untuk yang satu ini, sampai sekarang pun masih cukup sulit buat diimplementasikan. Lantaran terbentur kendala klasik urusan domestik para orangtua yang tidak bisa meninggalkan anaknya di rumah.

Tapi akan lucu atau malah memprihatinkan bila kedapatan ada bocah ingusan yang sering diajak nonton kampanye Pilgub, akhirnya jadi pintar berpolitik. Akan lebih kompleks lagi kalau ternyata bocah tersebut sampai punya pilihan paslon sendiri, berdasarkan suara hati nurani yang murni nan suci milik seorang anak yang belum akil baligh.

Baca Juga  Pemkab Lampung Selatan Genjot Realisasi Anggaran dan Penguatan Layanan Publik

Lebih seru lagi kalau ternyata pilihan bocah-bocah semacam Sodik, Kodrat, Usup dan Neneng itu, berbeda dengan pilihan orangtuanya. Bisa dibayangkan bila itu sampai benar terjadi. Umpamanya si ibu milih Paslon A, dan karena takut berbeda pendapat lalu kena sanksi embargo saat di kamar, suaminya pun manut memutuskan pro ke Paslon A.

Tapi ketenteraman itu bisa mendadak koyak saat diketahui buah hati mereka yang mengucap huruf R pun masih belepotan, tiba-tiba ngotot bahkan beraliran keras lebih cenderung menjagokan calon B.

Bisa makin runyam urusannya kalau si bocah memaksakan kehendak pada ibu dan ayahnya untuk menyamakan pilihan dengannya. \”Pokoknya pilih B. Kalau nggak nurut, aku nggak mau makan. Biar aja aku sakit. Biar diopname sekalian pake BPJS. Bodo amat. Pokoknya pilih B!\” Desak si bocah. Berabe toh urusannya?!

Baca Juga  Pemprov Lampung Lantik Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Tapi apa iya anak-anak yang dibawa ke kampanye Paslon, alam pikirnya bisa langsung terkontaminasi dan terdoktrinasi oleh logika politik yang dipenuhi muatan propaganda dan janji-janji politik kandidat?

Kalau orang dewasa yang ikut kampanye saja masih sering kedapatan tidak paham atau sesungguhnya memang cuek dengan urusan kampanye, jangan-jangan para bocah yang dituntun orangtuanya datang ke kampanye pun justru menganggap mereka sedang diajak kondangan ke pesta kawinan. Sambil asyik tengok kanan-kiri seraya benaknya menggugat, \”Kapan ya makan prasmanannya dimulai? Oh iya, makan siang kali ini gratis atau ditukar surat suara?\” UPS! (Hendri Std)

Berita Terkait

Pemprov Lampung Perkuat Kendali Inflasi Jelang Ramadan 2026
Larangan Simbolik Petasan vs Perut Pedagang Kecil yang Berisik
Emado’s Perluas Jaringan, Lampung Jadi Cabang ke-99
Kwarcab Pesawaran Serahkan Dana Bumbung Kemanusiaan ke Kwarda Lampung
Pemprov Lampung Lantik Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Triga Lampung Tagih Tanggung Jawab Menteri ATR/BPN soal HGU SGC
3.000 Bibit Kopi-Kakao Dibagikan, Menko Zulkifli Hasan Minta Petani Jaga Gunung Rajabasa
IJP Lampung Pelajari Strategi Komunikasi Publik Jawa Barat dan Pola Kemitraan Media

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 15:55 WIB

Pengangkatan Petugas MBG Jadi Pegawai Negara, DPRD Lampung Soroti Nasib Guru Honorer

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:34 WIB

PKB Tetapkan Chusnunia sebagai Ketua DPW Lampung 2026–2031

Jumat, 23 Januari 2026 - 16:52 WIB

Pemprov Lampung Siapkan PKN Tingkat II 2026

Jumat, 23 Januari 2026 - 13:06 WIB

Kominfo dan PPPA Lampung Perkuat Sinergi PUSPAGA

Jumat, 23 Januari 2026 - 11:35 WIB

DPRD Lampung Dukung Rencana Pabrik Rokok HS di Lampung Timur

Kamis, 22 Januari 2026 - 18:59 WIB

HGU SGC Dicabut, Triga Lampung, Negara Harus Pastikan Tak Ada Kelebihan Lahan

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:52 WIB

Yozi Rizal Minta Pemerintah Pusat Transparan soal Pencabutan HGU Anak Usaha SGC di Lampung

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:41 WIB

Rokok Ilegal Marak, DPRD Lampung Dorong Penindakan Menyeluruh

Berita Terbaru

Lampung Selatan

Imigrasi Kalianda Gelar Syukuran Hari Bakti ke-76

Senin, 26 Jan 2026 - 18:48 WIB