Pengadaan TIK 69 SD di Pesawaran Diduga Tidak Sesuai Juknis

Redaksi

Senin, 29 November 2021 - 19:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Proyek Pengadaan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) untuk 69 Sekolah Dasar di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8 miliar dari DAK, diduga dikerjaan tidak sesuai dengan juknis kementrian pendidikan, yang mewajibkan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)  ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 persen.

Namun yang terjadi proyek  E katalog yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Pesawaran ini, mereka malah menggunakan produk impor yang nilai TKDN nol persen, tidak diketahui atau tidak ada.

Baca Juga  Paisaludin Nilai OP Pemkab Pesawaran Belum Sentuh Seluruh Warga

“Berdasarkan temuan kami proyek pengadaan TIK tahun ini, itu dikerjakan tidak sesuai dengan juknis kementrian pendidikan,” kata Saprudin Tanjung, ketua harian Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB), Senin (29/11).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena jelas Tanjung, proyek TIK dengan sistem E katalog dengan nilai Rp8 miliar ini berdasarkan juknis kementrian pendidikan yang direkomendasi itu ada lima perusahaan yakni PT Zyrex Mandiri Buana (Zyrex), PT Tera Data Indonusa (Axioo), PT Supertone (SPC), PT Evercross Technology Indonesia (Evercross) dan PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan).

Baca Juga  Tingkatkan PAD, Bapenda Pesawaran Pasang Banner di Fasilitas Umum

Namun yang terjadi mereka justru malah menggunakan prodak lain yang nilai Tingkat komponen dalam negerinya tidak diketahui atau tidak ada.

“Kita lihat yang diterima oleh masing-masing sekolah yang mendapatkan bantuan TIK ini, adalah produk brand dell yang score TKDNnya (%) unknow,” jelas Tanjung.

Di mana ditegaskan Tanjung sudah jelas berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dalam pasal 66 kementrian/lembaga/Perangkat Daerah wajib mengunakan produk dalam negeri, termasuk rancangan bangun dan perekayasaan nasional.

Baca Juga  Satu dari Tiga Bupati di Indonesia, Dendi Jadi Narsum IDF 2018

“Jadi sudah jelas itu aturannya. Tapi ini yang terjadi mereka melanggar juknis itu. Karena kita tahu brand dell itu bukan produk lokal melainkan produk impor,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tanjung mengutarakan, untuk proyek TIK tersebut, itu diperuntukkan untuk  69 SD, 40 SD masing-masing sekolah bernilai Rp45 juta dan 29 SD  masing-masing bernilai Rp220 juta. (Soheh/len)

Berita Terkait

FMPB Endus Dugaan Mark Up Anggaran Papan Informasi KPU Pesawaran
Pesawaran Prioritas Lokus Stunting Sejak 2020
Bupati Pesawaran Lepas Logistik Pemilu 2024
Dugaan Penyimpangan, FMPB akan Laporkan CV Alfatih Perkasa ke APH
Klarifikasi, Sejumlah Warga Tanjung Kemala Penuhi Panggilan Polres Pesawaran
Dendi Rakor Persiapan Pemantauan Pemilu 2024
AKP Mulyadi Mendapat Kenaikan Pangkat Pengabdian Polres Pesawaran
Pasca Tsunami, Pustu Pulau Legundi Memprihatinkan

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 15:00 WIB

Gubernur Arinal Ajak TPID Bersatu Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:38 WIB

Pemprov Lampung Proyeksikan Penambahan Irigasi Hingga 73 Ribu Hektare

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:31 WIB

Ketika Kalteng Berguru Pertanian pada Lampung

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:00 WIB

Kemantapan Jalan Lampung Capai 78,68 Persen pada 2023

Minggu, 18 Februari 2024 - 20:09 WIB

Gubernur Turun Tangan, Tak Sudi Warga dan Petani Jadi Korban

Minggu, 18 Februari 2024 - 20:01 WIB

Stok Beras Bulog Lampung Aman Hingga Idulfitri

Minggu, 18 Februari 2024 - 19:59 WIB

Aman, Ketersediaan Beras di Pasar Tradisional Lampung Terjaga

Minggu, 18 Februari 2024 - 19:54 WIB

Hampir 11 Ribu Ton Subsidi Jagung LN Disalurkan Ke Peternak Unggas

Berita Terbaru

Lampung Barat

Bambang Kusmanto Kantongi Suara Terbanyak Dapil Lambar 1

Rabu, 21 Feb 2024 - 13:21 WIB

Gambar hanya ilustrasi.

Celoteh

Maestro Diplomasi Meja Makan

Selasa, 20 Feb 2024 - 22:39 WIB