Pembayaran THR Tidak Boleh Dicicil

Luki Pratama

Minggu, 24 Maret 2024 - 18:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi.

Ilustrasi.

Bandarlampung (Netizenku.com): Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Lampung menegaskan bahwa skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) harus dilakukan secara penuh oleh perusahaan dan tidak diperbolehkan mencicil.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja.

Plt. Kepala Disnaker Lampung, Sifa Aini, menyatakan hwa perusahaan wajib membayar THR secara penuh tanpa mencicil.

Baca Juga  Gubernur Lampung Instruksikan Percepatan Penanganan Karhutla dan Penguatan Mitigasi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tahun lalu masih boleh mencicil karena masih masa transisi pemulihan dari Covid-19,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Minggu (24/3).

Berdasaran keterangannya,perusahaan harus membayar THR keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idulfitri.
Disnaker Lampung pun akan melakukan monitoring dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pembayaran THR. Mereka juga akan menyediakan Posko bagi para pekerja yang ingin mengadukan terkait THR keagamaan.Posko tersebut bakal dipimpin oleh oleh tim satgas Disnaker Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai.

Baca Juga  Guru Patungan Beli Angkot, Kadafi Desak Pemerintah Penuhi Fasilitas Pendidikan

“Disnaker Menjadi Sekretariatnya, posko dibuka mulai 13 hingga 17 April,” jelasnya.

Sifa juga menjelaskan bahwa tahun sebelumnya pihaknya menerima sejumlah pengaduan terkait THR. Namun, aduan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi.
“Kalau tahun lalu, ada 23 laporan yang kami terima. Ini meliputi laporan kepada kementerian juga. Jadi yang ke kita hanya sekitar 16 laporan,” lanjutnya.

Baca Juga  Pemprov Lampung Perkuat SDM Desa Lewat Program Satu Desa Satu Sarjana dan Hafiz Quran

Pemerintah Provinsi Lampung pun, imbuh dia, juga akan memberikan imbauan kepada para pelaku usaha melalui Surat Edaran Gubernur Lampung yang saat ini masih dalam proses.

“Edaran menteri sudah turun hanya tinggal menunggu edaran Gubernur,” tutupnya. (Luki) 

Berita Terkait

Di Pesawaran Zulhas Bilang Pemerintah akan Bagikan Bibit Kakao Unggul Gratis
10 Provinsi Terkoneksi FKD-MPU, Lampung Usulkan Optimalisasi Neraca Pangan Digital
Reses Andika Wibawa, Warga Waydadi Keluhkan Jalan Rusak, Banjir hingga Sengketa Tanah
Pemprov Lampung Mulai Bayar Ganti Rugi 56 Bidang Tanah untuk Pelebaran Jalan Lempasing
Baru 40 Persen Komoditas Lampung Tersentuh Hilirisasi, Mirza Dorong Inovasi Kampus
Porprov X Lampung 2026 Membuka Jalan Atlet Menuju Pentas Dunia
Ahmad Basuki Dorong Lampung Bertransformasi Jadi Pusat Agroindustri dan Logistik
Gubernur Mirza Gulirkan Program SMK Berdampak untuk Lampung

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 17:45 WIB

300 Pramuka Penggalang Ikuti LT-III Tubaba 2026, Siapkan Generasi Pemimpin Masa Depan

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Joko Kuncoro Desak Pemkab Bergerak Cepat Tangani Ratusan Rumah Korban Puting Beliung

Senin, 16 November 2026 - 23:03 WIB

Pemkab Tubaba Sosialisasikan Putusan Pengadilan Sengketa Lahan HGU PT HIM Tahun

Kamis, 12 November 2026 - 15:44 WIB

Lantik 25 Kepala Tiyuh, Bupati Tubaba Minta Kawal Lima Program Prioritas Daerah

Selasa, 10 November 2026 - 15:54 WIB

Pemkab Tubaba Targetkan 30 Perkara Tanah Eks Transmigrasi Diproses Sebelum Akhir 2026

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:11 WIB

Pemkab Tubaba Siapkan Anggaran Pelaksanaan Putusan MA Terkait SDN Pagar Dewa

Minggu, 18 Oktober 2026 - 13:56 WIB

PWI Tubaba Tegaskan Dukungan Penuh untuk Wirahadikusumah dan Adi Kurniawan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:14 WIB

Disnak Keswan Tubaba Awasi 7 SPPG, Pastikan Bahan Pangan MBG Aman dan Berkualitas

Berita Terbaru