Ombudsman RI: maladministrasi pelayanan publik pintu masuk korupsi

Redaksi

Kamis, 27 Mei 2021 - 19:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf (kiri), Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (tengah), Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Syarief Hidayat (kanan) bersama 15 kepala daerah se-Lampung mendeklarasikan komitmen bersama penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas di Swissbell Hotel Bandarlampung, Kamis (27/5). Foto: Netizenku.com

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf (kiri), Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (tengah), Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Syarief Hidayat (kanan) bersama 15 kepala daerah se-Lampung mendeklarasikan komitmen bersama penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas di Swissbell Hotel Bandarlampung, Kamis (27/5). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung mengimbau 15 kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk memenuhi janji yang disampaikan kepada masyarakat saat kampanye pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikan Ombudsman RI dalam kegiatan Penandatanganan dan Deklarasi Komitmen Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung Tahun 2021 di Swissbell Hotel Bandarlampung, Kamis (27/5).

Ombudsman melaksanakan kegiatan ini sebagai upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebanyak 15 kepala daerah atau yang diwakili bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menandatangani dan mendeklarasikan 4 poin komitmen bersama penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

2. Menyelenggarakan standar pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga  AJI Ingatkan Media Jaga Independensi dengan Prinsip Firewall

3. Meminimalisir potensi maladministrasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penandatanganan dan deklarasi disaksikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf dan Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Syarief Hidayat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan komitmen bersama bagi para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini untuk mengingatkan kembali terkait dengan keberadaan kepala daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.

“Esensi keberadaan pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Apalagi dalam setiap masa kampanye, calon kepala daerah selalu mendengungkan permasalahan-permasalahan layanan publik,” kata Nur Rakhman Yusuf.

Baca Juga  Herman HN Ajak Peserta Manasik Haji Perkuat Syiar Islam

Dia berharap janji tersebut tidak hanya sebagai bahan kampanye tapi bisa diimplentasikan.

“Bicara pelayanan publik hampir di semua aspek kehidupan sehingga selalu kita ingatkan untuk meminimalisir maladminsitrasi pelayanan publik,” ujar dia.

Nur Rakhman Yusuf menjelaskan kehadiran KPK RI dalam kegiatan itu karena maladministrasi pelayanan publik menjadi pintu masuk korupsi.

Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Syarief Hidayat, menyampaikan hal senada.

“Saat ini KPK RI penting untuk masuk ke dalam pengawasan pelayanan publik juga, sebab hal ini merupakan salah satu pintu awal upaya korupsi terjadi,” kata Syarief.

Dia mengatakan KPK RI saat ini memiliki tata struktur baru berdasarkan undang-undang dengan hadirnya direktorat gratifikasi yang menambahkan perannya juga dalam pelayanan publik.

Baca Juga  Dinstan Balam Catat PMK Ternak Tidak Ada lagi

“Semoga para kepala daerah dapat mencegah maladministrasi dan tidak terlibat dalam kasus Kolusi, Korupsi, Nepotisme,” ujar dia.

Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan saat ini Provinsi Lampung telah banyak melakukan inovasi dalam pelayanan publik seperti menjemput langsung ke masyarakat untuk tertib pajak.

“Sebab masyarakat banyak terkendala jauhnya lokasi dari rumah ke kantor pajak yg menyebabkan mereka akhirnya merasa terbebani untuk taat pajak,” kata Arinal.

Program penilaian kepatuhan standar pelayanan publik akan segera dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung.

Ombudsman RI berharap hasil penilaian standar pelayanan publik di seluruh Kabupaten/Kota/Provinsi Lampung dapat memuaskan dengan nilai Zona Hijau. (Josua)

Berita Terkait

AIC SMA Al-azhar 3 Balam Ajak Pelajar seluruh Berkompetisi Ala Islami
Harga Meroket, Eva Bagi-Bagi Beras
Kolaborasi Smartfren for Business dan AXA Insurance Dukung Pertumbuhan UKM Indonesia
Jelang Ramadhan dan Idul Fitri, Gubernur Minta TPID Jaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
Peringati HPN, PWI Lampung Ingatkan Jaga Kondusifitas
Balam Targetkan Sabet Predikat KLA Tingkat Utama
Resmi, Dapid dan Pina Nahkodai PMII Bandarlampung
Smartfren Raih Indonesia Green Awards 2024 dengan Program eSIM dan Edukasi Lingkungan Bebas Sampah

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:33 WIB

Pelunasan Bipih Tahap Kedua di Buka 13 Hingga 26 Maret, Ini Syarat dan Mekanismenya

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:24 WIB

Marindo Resmi Dilantik Jadi Pejabat Bupati Pringsewu

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:50 WIB

Pemprov Lampung Gelar Asistensi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:38 WIB

Gubernur Arinal Minta Maksimalkan PON XXI Sumut-Aceh

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:10 WIB

Puji Dorong JCH Segera Lengkapi Syarat Pelunasan Tahap II

Rabu, 28 Februari 2024 - 22:05 WIB

Ribuan Peserta Diprediksi Ramaikan Lampung Half Marathon 2024

Selasa, 27 Februari 2024 - 22:42 WIB

Gubernur Arinal Gaet Investor Tingkok

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:36 WIB

Pemprov Lampung Rakor Penanganan Dampak Banjir

Berita Terbaru

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, ketika melantik Marindo Kurniawan. Foto: Luki.

Lampung

Marindo Resmi Dilantik Jadi Pejabat Bupati Pringsewu

Jumat, 1 Mar 2024 - 15:24 WIB

Tulang Bawang Barat

Tim Evaluasi Kemendagri Nilai Kinerja Pj Bupati Tubaba Sangat Baik

Jumat, 1 Mar 2024 - 13:09 WIB