Liwa (Netizenku.com): Rapat kerja antara komisi V DPR RI dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, menjadi ajang Mukhlis Basri, menyuarakan keluhan masyarakat Lampung, khususnya daerah pemilihan satu.
Salah satu hal yang disampaikan Politisi PDI Perjuangan tersebut, terkait kecilnya anggaran bedah rumah, pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh penerima manfaat.
“Saya ini orang kampung, jadi setiap reses atau kunjungan ke Dapil selalu mendapat keluhan dari penerima manfaat BSPS, karena nilai Rp17.500.000 selama ini belum memadai untuk bedah rumah yang layak huni,” kata Mukhlis.
Untuk itu dia berharap kedepan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menambah nilai yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat, sekitar Rp40 juta, jadi betul-betul bermanfaat untuk memperbaiki rumah masyarakat yang berkategori MBR.
“Dengan nilai bantuan bedah rumah sebesar Rp40 juta, saya yakin akan lebih besar dampaknya kepada masyarakat, sehingga rumah yang mereka bedah atau perbaiki akan semakin layak huni,” harapnya.
Mukhlis juga memberikan dukungan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang akan menggelontorkan program tiga juta rumah. Tetapi untuk lebih efisien dan tepat sasaran, bupati Lampung Barat dua periode tersebut berharap Kementerian bekerjasama dengan pemerintah daerah.
“Di Lampung banyak PNS yang berasal dari ibukota provinsi atau kota madya, sehingga mereka harus sewa rumah di kabupaten tempat mereka bekerja, coba jalin kerjasama dengan Pemda yang mempunyai lahan untuk membangun perumahan bagi PNS, saya yakin itu akan lebih bermanfaat,” kata Mukhlis. (Iwan)
