Tanggamus (Netizenku.com): Sejumlah tokoh masyarakat Pekon Wayliwok, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, menyoal belanja pengadaan tong sampah, tarup, dan keranda menggunakan alokasi dana desa (DD) tahun 2020 yang dilakukan Pemerintahan Pekon.
Pasalnya, selain ketiga kegiatan tersebut tak masuk dalam Anggaran Penggunaan Belanja Desa (APBDes) Pekon Wayliwok tahun 2020, yang disusun tahun 2019 silam, pengadaan tersebut juga dinilai kurang bermanfaat.
\”Jika merujuk aturan, pada tahun 2019 lalu, tepatnya bulan Desember, Pekon Wayliwok melaksanakan musyawarah desa (Musdes), terkait kegiatan yang akan dibiayai dana desa tahun 2020. Hasil dari Musdes, Pekon Wayliwok akan melaksanakan 5 kegiatan fisik dan 4 titik pembuatan drainase di dusun III, kemudian di dusun I akan dibangun talut pengairan sawah I titik. Namun, karena ada wabah Corona atau Covid-19, dua kegiatan di dusun III dibatalkan,\” terang Ardi yang juga Plt ketua Badan Himpun Pemekonan (BHP) Pekon Wayliwok, Sabtu (27/6).
Namun, seiring dibatalkannya dua kegiatan fisik tersebut lanjut Ardi, pemerintah Pekon Wayliwok malah membeli tong sampah yang dibagikan ke setiap kepala keluarga (KK), membeli 4 unit tarup dan 1 unit keranda jenazah.
\”Pengadaan ketiga item ini tanpa ada musyawarah, mestinya pengalihan program yang sudah dianggarkan di dalam APBDes ini harus melalui musyawarah dengan BHP, dan masyarakat terlebih dahulu, apa iya bisa (tanpa musyawarah) langsung diubah seperti ini?, Terlebih anggaran yang digunakan juga tidak sedikit, salah satunya seperti pengadaan tong sampah, berdasar informasi per unitnya seharga 700 ribu rupiah dengan jumlah pesanan sebanyak 155 unit, kan bukan dana sedikit itu,\” jelasnya.
Sebelumnya sambung Ardi, masyarakat sudah mencoba konfirmasi dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Pekon Wayliwok, Misbahuddin, terkait pengadaan tong sampah, tarup dan keranda jenazah ini. Selain tidak setuju masyarakat menilai pengadaan tersebut tidak tepat guna.
\”Kami sudah berupaya meminta penjelasan ke pak Sekdes, tapi sampai saat ini tidak ada penjelasannya, jadi pengadaan ini benar-benar tidak tepat guna, seperti tong sampah, bagaimana akan bermanfaat, armada pengangkut sampahnya saja belum ada, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) pun juga belum tersedia, lah nanti jika tong sampah ini penuh lalu mau dibuang kemana?, tarup juga sudah ada dan belum terlalu diperlukan penambahannya. Kemudian keranda jenazah, kan masih ada keranda lama dan masih sangat layak pakai, kok malah beli lagi, ini maksudnya bagaimana? Kami jadi berfikir ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan pengadaan ini,\” sergahnya.
Karena itu sambung Ardi, atas nama masyarakat Pekon Wayliwok meminta pihak terkait dapat mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan yang terjadi dalam pengadaan tersebut.
\”Yang kami pahami, perubahan ini harus melalui musyawarah, dan saya tegaskan dari awal sampai hari ini, saya secara lembaga (BHP) tidak pernah merasa diundang atau pun ada pembahasan terkait pengalihan kegiatan ke kegiatan pengadaan ini, jadi jelas pengadaan yang dilakukan pemerintah pekon tersebut tidak ada dalam APBDes Pekon Wayliwok tahun anggaran 2020, jadi sebelum masyarakat bertindak sendiri, kami meminta pihak terkait segera mengambil tindakan nyata, jika berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, pihak berwenang tentu sudah bisa menilai apakah tindakan ini pelanggaran atau bukan,\” ujarnya.
Terpisah, Ajhari, SE., MM, Penjabat (Pj) Kepala Pekon Wayliwok saat di konfirmasi mengaku tidak tahu menahu masalah tiga pengadaan tersebut.
\”Kalau masalah ini saya tidak tahu menahu, karena itu urusan dan tanggungjawabnya Misbahuddin (Sekdes), jadi untuk lebih jelasnya, coba konfirmasi ke Sekdes langsung,\” kilahnya. (Beni/Arj)
