Bandarlampung (Netizenku.com): Setelah melakukan aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung beberapa waktu lalu, massa aksi yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandarlampung, kembali melakukan demontrasi, Senin (24/9).
Kali ini, massa memberikan rapor merah untuk kinerja kabinet Jokowi-JK terkait kebijakan impor pemerintah.
Ketua HMI Cabang Bandarlampung, Husni Mubarak mengatakan, pihaknya menuntut Kementerian Perekonomian bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Dirut Bulog dan Kementerian BUMN untuk menghentikan impor pangan.
![\"\"](\"http://netizenku.com/wp/assets/uploads/2018/09/IMG_20180924_142104-1000x563-700x394.jpg\")
\”Suatu kesalahan fatal jika impor dilakukan pada saat ketersediaan pangan mencukupi, akibatnya harga pangan dalam negeri rendah dan pendapatan petani menurun,\” ucapnya.
Husni menambahkan, pada awal masa kepemimpinan, pmerintah telah membuat Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (UPSUS PAJALE) yang menggunakan dana APBN yang tidak sedikit.
\”Masih pantaskah Indonesia ini melakukan impor? Kenyataan tersebut membuat kinerja kabinet kerja Jokowi-JK semakin tidak mampu merealisasikan janjinya. Kami memberikan waktu 30 hari bagi kementerian untuk memaksimalkan produksi pangan nasional dan menghentikan impor. Jika tidak sanggup, silahkan mundur dari jabatannya,\” tutupnya. (Aby).
