TKN Jokowi Sebut Debat Capres di Kampus Bagus, KPU: Tak Bisa, Termasuk Kampanye

Avatar

Senin, 22 Oktober 2018 - 21:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wahyu Setiawan (Foto: Istimewa)

Wahyu Setiawan (Foto: Istimewa)

Lampung (Netizenku.com):  Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma\’ruf, Moeldoko, menilai wacana debat capres-cawapres digelar di kampus bagus untuk pendidikan politik. Namun debat tersebut harus menjadi sebuah forum.

\”Kalau itu menjadi sebuah forum, bagus untuk pendidikan politik, ya. Saya pikir bagus,\” kata Moeldoko di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Namun terkait jadi atau tidaknya debat di kampus serta model format debat yang akan berlangsung, Moeldoko menyerahkannya ke KPU, termasuk potensi pelanggaran yang akan terjadi jika debat berlangsung di kampus.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Yang tahu rule-nya KPU. Jadi kita akan mengikuti saja. Kalau KPU menyetujui, ya kita akan mengikuti,\” ujarnya.

Baca Juga  Ketua DPRD Metro Lampung Ajak Hipakad Sukseskan Pemilu 2019

\”Tapi kalau bersifat pendidikan politik, ya bagus. Tetapi ini persoalannya berbenturan dengan aturan main tadi,\” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir ikut bicara soal wacana debat capres-cawapres di kampus.

Nasir menyebut acara debat di kampus sama seperti pilpres Amerika Serikat meski urusan penyelenggaraan pemilu berada di tangan KPU.

\”Itu tergantung KPU ya, itu kewenangan KPU. Kalau KPU mengizinkan dan KPU meminta kepada saya, (pasti) saya persilakan perguruan tinggi mana yang akan ditunjuk. Kami akan melakukan pengamanan yang baik. Ini yang penting,\” ujar Nasir di kantornya, Senayan, Jakarta, Senin.

Termasuk kampanye

Debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) termasuk kategori kampanye. Hal itu dikatakan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Baca Juga  Pemilu 2024 Pakai TI yang Terintegrasi Dalam Web Satu Data

Sebab itu, wacana debat di kampus tidak bisa dilakukan, karena kampus merupakan salah satu lokasi yang dilarang untuk kampanye.

\”Salah satu metode kampanye adalah debat capres-cawapres, jadi debat capres itu adalah kampanye. Sementara di ketentuan bahwa kampanye tidak bisa dilaksanakan di kampus, di lembaga pendidikan tinggi sehingga kita perlu mengindahkan aturan itu supaya tidak saling bertabrak,\” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Namun menurut Wahyu penonton debat dapat dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Hanya saja, Wahyu menyampaikan lokasinya tidak di kampus.

\”Tetapi kalau audience-nya adalah civitas akademika itu boleh saja selama lokasinya tidak di kampus,\” ucapnya.

Baca Juga  Evaluasi 4 Tahun Jokowi, Sandi: Harga Bahan Pokok Naik, Lapangan Kerja Susah

Sementara KPU mengaku telah merumuskan format debat akan dilaksanakan lima kali.

Debat capres cawapres akan dimulai 2019. KPU terbuka dengan usulan apa pun asalkan tak melanggar ketentuan.

Senada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga tidak setuju usulan debat Calon Presiden (Capres) Pilpres 2019 dilakukan di kampus. Hal tersebut bisa dianggap pelanggaran kampanye.

\”Kalau merujuk kepada UU (nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu) nggak boleh karena pasal 280 ayat 1 huruf H jelas. Tidak boleh melakukan kampanye, atau ada larangan kampanye di tempat pendidikan, ibadah, dan fasilitas lainnya,\” kata Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/10/2018).

(dtc/lan)

Berita Terkait

17 Pendaftar Ikuti Seleksi Wawancara Pengawas Kelurahan se-Tanjung Senang
Parosil: Kader Yang Tidak Amanah Akan Dihukum Oleh Rakyat
Bawaslu Beri Pelatihan Tata Cara Pengaduan Pemilu, Pileg dan Pilpres
Bawaslu Ajak Semua Aktif di Pemilu, Pilpres dan Pileg
Bupati Lampung Tengah dan Sahabat Syaifudin Gotong-royong Perbaiki Jembatan
Menangkan Prabowo-Sandi, Tokoh Ijtima\’ Ulama Bentuk Koppasandi
Terkait Iklan di Koran, Bawaslu Periksa Timses Jokowi-Ma\’ruf
Gratiskan Tol Suramadu-Salam Satu Jari, Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 16:12 WIB

Bupati Pesawaran Ajak Warga Wujudkan Pilkada Sehat dan Beradab

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:29 WIB

M Nasir Siap Dampingi Aries Sandi Maju Pilbup Pesawaran

Senin, 10 Juni 2024 - 09:48 WIB

MPAL Lampung Dukung Pelaporan MPAL Pesawaran ke Kejari

Minggu, 9 Juni 2024 - 17:37 WIB

Tenun Talam Pesawaran Melenggang di Bali Fashion Parade 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:23 WIB

Perwakilan Masyarakat Adat Lampung Pesawaran Laporkan MPAL ke Kejari

Kamis, 6 Juni 2024 - 19:14 WIB

Paisaludin Serahkan Surat Tugas DPP PAN ke Nanda Indira

Kamis, 6 Juni 2024 - 11:13 WIB

Bupati Pesawaran Ikuti Pembukaan ITIF 2024

Kamis, 6 Juni 2024 - 08:55 WIB

Dituding Abal-abal, MPAL Pesawaran Bakal Dilaporkan ke APH

Berita Terbaru