Bertemu rekan-rekan daerah dari seantero Lampung memang mengasyikkan. Selain bisa saling bertukar cerita tentang keluarga masing-masing, acapkali juga diselingi obrolan seputar lokasi wisata yang unik dan indah yang bisa dibilang masih \’perawan ting-ting\’ alias belum dijamah oleh pemerintah setempat, entah karena ketidakjelian atau keterbatasan anggaran, atau malah kemalasan dan kebodohan orang-orang dinas, yang biasanya menjadi satu paket dari penyakit akut dari mereka yang kinerjanya baik atau tidak baik namun tetap terima gaji plus seseran saban bulan itu.
Tapi belakangan ini obyek obrolan sedikit melebar. Biasanya tema politik sebisa mungkin dihindari pada pertemuan-pertemuan semacam itu, selain perkembangan politik yang memang begitu-begitu saja hingga menjemukan, ditambah lagi pola pikir dan perilaku para pelakonnya yang pragmatis sebagai ciri utama makhluk oportunis, sungguh-sungguh sangat tidak menarik buat dicermati.
Kalau pun sepakterjang para politikus karbitan itu dipaksakan untuk diamati, dan ucapan-ucapan pepesan kosongnya coba dikunyah, alih-alih bermanfaat yang ada malah bikin kita jadi bego. Dan bila hal itu terus-terusan dilakukan dijamin kita bakal menjadi dungu permanen.
Sialnya, agenda pemilihan gubernur pada 27 Juni 2018 mendatang mau tak mau mengusik naluri keingintahuan, dan menggiring indera untuk mencari tahu apa yang sedang berkembang di benak publik yang notabene sebagai pemilik suara sah -dan katanya mewakili suara Tuhan itu- untuk nanti digemakan melalui bilik-bilik tempat pemungutan suara (TPS) dan berakumulasi mengerucut pada satu nama yang kelak memimpin kami, kalian dan kita semua warga Provinsi Lampung.
Lantas apa menariknya, kalau yang lebih seru tunggang langgang malah barisan pendukung pasangan calon (paslon), ketimbang calon gubernur dan wakil gubernur yang berlaga di kancah pilgub. Bahkan tak sedikit dari para pendukung yang dicurigai bukan barisan idealis melainkan melulu oportunis itu, yang saking bersemangat atau malah buta mata hati dan keruh akal sehatnya, justru seringkali kedapatan offside.
Melewati garis batas. Semua yang berada di depannya diseruduk, tak peduli itu teman yang sebelumnya menjadi kawan bincang-bincang sambil ngopi, atau malah karib sendiri yang sebelumnya mengulurkan tangan saat dirinya tengah terjerembab di kubang kesusahan. Tak peduli, seruduk semua!
Yang lebih miris lagi, ketika berbagai cara dihalalkan buat dipakai, pun termasuk memelintir hal baik demi kepentingan sesat. Hoax, misalnya, semua paham arti dan keburukan menyebar berita palsu. Lha, wong si penyebarnya juga sadar kok kalau kegiatannya itu menebar kebohongan, sedang menipu. Makanya orang-orang bertabiat melenceng ini cenderung bersembunyi di balik dinding. Lempar batu sembunyi tangan.
![\"\"](\"http://netizenku.com/wp/assets/uploads/2018/01/spirit-img-4-300x150.gif\")
Tapi jangan pula telunjuk ini sangat gampang ditudingkan kesana-kemari seraya meracau serampangan menyebut ini hoax, itu hoax. Terlebih bila tanpa membuka ruang diskusi untuk mengidentifikasi dimana letak unsur hoax-nya.
Kalau berita fakta, sudah dikonfirmasi ke berbagai narasumber berkompeten atau berkorelasi langsung dengan fakta kejadian yang diberitakan, dan tanpa menyenggol unsur SARA, lantas tiba-tiba distempel hoax, lantaran (mungkin) dianggap telah mengusik kepentingan pribadi dan kelompok atau rekanannya, ini justru potensi memunculkan bahaya baru yang boleh jadi dampak negatifnya menyamai atau malah melebihi hoax itu sendiri.
Jurnalis atau siapa pun itu menjadi ragu untuk menyampaikan fakta yang mungkin akan tidak mengenakkan salah satu kubu paslon, apalagi pada saat tensi politik lokal sedang meninggi di atmosfir pilgub saat ini. Karena boleh jadi individu yang tak berkenan dengan pemberitaan atau informasi itu, bakal serta merta memvonisnya sebagai hoax.
Kalau cap demikian secara masif disambut kelompok yang bersangkutan dan bersahut-sahutan bersama-sama menyebut itu hoax, padahal sangat mungkin bukan hoax, maka tersudutlah si pemberi info lantaran mesti berhadapan dengan suara mayoritas. Mirip demokrasi saat ini dimana yang banyak adalah yang menang. Serta mirip juga dengan kondisi kolonialisme dimana yang kuat yang harus dianggap benar atau malah paling benar.
Alhasil, pilgub yang mestinya juga bisa dijadikan sebagai momentum mengedukasi publik akan asas demokrasi, justru lebih kentara spirit saling seruduknya itu tadi. Semua diseruduk demi membuka jalan agar yang didukungnya bisa melenggang menuju tampuk kekuasaan.
Mengerikan memang. Karena seruduk menyeruduk itu tentu menyakitkan. Yang diseruduk sangat mungkin meninggalkan bekas di hati. Namanya bekas, pasti bakal mengkristal dalam waktu yang boleh jadi tidak sebentar. Kenangan tidak mengenakkan karena, \”Kamu (pernah) seruduk aku!\”. Sungguh, bukan ini maksud dari diselenggarakannya PEMILIHAN GUBERNUR. (Hendri Std)
