Jaringan \’98: Diskualifikasi Otak Politik Uang dan Kecurangan Pilkada!

Redaksi

Sabtu, 30 Juni 2018 - 13:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com):Politik uang dan kecurangan Pilkada Serentak 27 Juni 2018 masih marak dan menimbulkan kegeraman bagi kalangan prodemokrasi dan kaum nasionalis kerakyatan. Momentum politik elektoral yang seharusnya menghasilkan kepemimpinan daerah yang bersih dan amanah, justru dikebiri dengan perilaku negatif calon kepala daerah serta longgarnya pengawasan dan penegakan aturan oleh penyelenggara pemilu beserta aparatur hukum terkait.

Hingga H+2, Bawaslu RI tercatat memproses 35 kasus politik uang, antara lain di Sulawesi Selatan (8) Sumatera Utara (7), Lampung (7), Jawa Tengah (5), Sulawesi Barat dan Banten (2), serta Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Jawa Timur (1). Belum lagi dengan berbagai laporan kejahatan pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota yang banyak muncul di berita media massa dan postingan media sosial. Ini menandakan masif dan luasnya peredaran suap di gelaran pilkada Rabu kemarin.

Baca Juga  Bawaslu Masih Menunggu Laporan Keberatan Dang Ike

\”Bila prosesnya saja tak benar, tak mungkin pemimpin hasil politik uang dan kecurangan pilkada akan mampu amanah memajukan daerah dan menyejahterakan rakyat. Lihat saja itu di Lahat Sumatera Selatan, Baubau Sulawesi Tenggara dan beberapa tempat sudah terjadi bentrokan massa akibat memprotes politik uang. Bahkan Kamis kemarin KPU dan Bawaslu RI didemo minta Pilbup Lahat diulang. Bawaslu dan Polda Lampung juga digeruduk massa, juga banyak daerah lainnya. Artinya memang pilkada kemarin ini tak demokratis dan banyak kelemahan yang seharusnya tak ditolerir lagi,\” ujar Jurubicara Jaringan \’98, Ricky Tamba melalui pesan elektronik ke media, Sabtu (30/6).

Jaringan \’98 mendesak pihak KPU dan Bawaslu beserta jajaran Gakkumdu Pilkada yang melibatkan Polri dan Kejaksaan dapat bersikap tegas, cepat dan tuntas dalam menangani kasus serta gejolak di berbagai daerah akibat politik uang dan kecurangan berupa manipulasi data dan penyalahgunaan kekuasaan. Bila lamban, dikhawatirkan akan tercipta instabilitas ekonomi-politik nasional yang ujungnya berdampak pada rusaknya tatanan hukum akibat rakyat lebih percaya hukum rimba dan kekuatan massa.

Baca Juga  Calon Bupati Pesibar Apresiasi Dukungan Warga Selama Kampanye

\”Diskualifikasi para Cagub dan Cabup yang menjadi otak politik uang dan kecurangan pilkada bila bukti valid dan saksi kuat. Tangkap calon yang menjadi aktor intelektual, jangan cuma memproses pelaku suruhan. KPU dan Bawaslu jangan takut, lawan intervensi dan tekanan politik dari oknum penguasa plus cukong yang banyak bermain di pilkada guna memenangkan bonekanya. Segera gelar pilkada ulang untuk Kabupaten Lahat dan Provinsi Lampung, serta daerah-daerah yang rawan,\” tegas Ritam, sapaan akrabnya.

Jaringan \’98 menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus melawan politik uang dan kecurangan pilkada. Jangan karena sejumlah uang pembeli beras sesaat, maka masa depan daerah digadaikan ke pemimpin korup dan cukong selama 5 tahun. Bila rakyat dan elite politik terus permisif, maka korupsi anggaran dan kebijakan akan kian merajalela yang pada akhirnya merugikan daerah dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.

Baca Juga  Lagi, Ike Edwin Laporkan KPU ke Bawaslu Soal Protokol Kesehatan

\”Kalau puluhan hingga ratusan miliar rupiah dihamburkan jelang pencoblosan hanya untuk membeli suara dukungan jadi bupati dan gubernur, pasti ada skema dan modus korupsi anggaran dan kebijakan yang disiapkan untuk mengembalikan modal itu. Menyesal kemudian takkan berguna karena nasib rakyat kecil seperti kita yang akhirnya selalu menjadi korban. Ayo bersama lawan otak politik uang dan kecurangan pilkada demi membela rakyat dan menjaga NKRI!\” pungkas Ricky Tamba. (Red)

Berita Terkait

RMD Sambangi Sjachroedin ZP
Tidak Kalah Genting dengan Politik Uang, Netralitas ASN Jadi Momok Pilkada 2024
Relawan Kami Gibran Temui RMD, Bahas Koneksitas Program Prabowo-Gibran dengan Program Pemprov Lampung
Keterlibatan Parpol dan ‘Titip Nama’ Petugas Coklit Jadi Perhatian Bawaslu
Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024
Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 
RMD Resmikan Rumah Relawan
Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba

Berita Terkait

Minggu, 23 Juni 2024 - 12:13 WIB

Komplotan Pencuri BBM Milik Warga Diringkus Polsek Terbanggi Besar

Sabtu, 22 Juni 2024 - 15:03 WIB

Bawa Sabu, Wanita Asal Sumsel Diamankan Polres Lamteng

Sabtu, 22 Juni 2024 - 14:41 WIB

Sambut Hari Bhayangkara, Polres Lamteng Gelar Olahraga dan Fun Game

Kamis, 20 Juni 2024 - 16:12 WIB

Kapolres Lamteng Harap Sinergitas Bersama Pemkab Dipertahankan

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:17 WIB

Aktivis Perempuan Aisyiyah Diskusi Kekeresan di Ruang Publik

Sabtu, 8 April 2023 - 20:27 WIB

Lamteng Sukses Panen Bawang Merah dengan Teknologi Digital Farming

Jumat, 3 Februari 2023 - 08:01 WIB

Deni Afrian Nakhodai BPSK Kabupaten Lampung Tengah Periode 2022-2027

Rabu, 1 Februari 2023 - 21:52 WIB

Satres Narkoba Polres Lamteng Gagalkan Pengiriman Sabu Asal Sumut

Berita Terbaru

Kepala Dinkes Lampung, Edwin Rusli, ketika diwawancarai awak media. Foto: Luki.

Lampung

HIV di Lampung Hanya Terdeteksi 65 Persen

Selasa, 25 Jun 2024 - 11:41 WIB

Politik

RMD Sambangi Sjachroedin ZP

Senin, 24 Jun 2024 - 22:06 WIB

Pringsewu

Gadis Belia di Pringsewu Jadi Korban Asusila Dukun Cabul

Senin, 24 Jun 2024 - 21:46 WIB